Jokowi Minta Belanja Pemerintah Tak Bertele-tele, Ini Saran Pengusaha

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 07 Jul 2020 19:04 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Hingga Mei 2020 realisasi belanja pemerintah di Kementerian/Lembaga (K/L) baru Rp843,9 triliun atau 32,3 persen dari alokasi APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara-Perubahan) 2020 yang sebesar Rp2.613,8 triliun.

Rendahnya belanja tersebut membuat Presiden Joko Widodo gusar. Pasalnya, belanja pemerintah diharapkan dapat menopang daya beli masyarakat disaat ekonomi terpukul oleh Pandemi COVID-19. "Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian, saya melihat laporan masih biasa-biasa saja," tutur Jokowi, Senin (29/6).

Selain bergantung dengan belanja K/L, sejatinya pemerintah perlu memberikan insentif fiskal yang fokus memacu daya beli. Memang pemerintah telah merilis beberapa insentif untuk menjaga daya beli masyarakat seperti pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku untuk 1.062 bidang industri namun hingga saat ini belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Danang Girindrawardana mengatakan, untuk mendongkrak daya beli, masih ada langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan memberikan insentif yang fokus atau langsung dirasakan oleh konsumen. Sebagai konsumen, ada dua jenis pungutan negara yang berpengaruh langsung ke daya beli masyarakat, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) dan cukai.

Danang mengatakan, PPN selama ini berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan negara. Karena itu, pembebasan PPN akan berdampak cukup besar terhadap penerimaan negara. Di sisi lain, pembebasan PPN dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, Danang menilai stimulus ini dapat dipertimbangkan setidaknya untuk tiga bidang.

Buka halaman selanjutnya>>>

Selanjutnya
Halaman
1 2 3