Perpanjang Penyaluran Bansos, Pemprov DKI Diminta Libatkan UMKM

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 08 Jul 2020 18:56 WIB
Ribuan paket bansos didistribusikan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Paket bansos itu didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Jabodetabek.
Ilustrasi pembagian bansos/Foto: Istimewa
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta berencana memperpanjang pembagian bantuan sosial alias bansos hingga bulan Desember 2020. Keputusan itu sejalan dengan keputusan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, soal pembagian bansos terdampak pandemi COVID-19.

Pemprov DKI Jakarta akan menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang untuk pengadaannya. Namun diharapkan Pemprov DKI juga bisa melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan bansos tersebut.

Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhammad Alipudin menilai momentum ini dapat digunakan sebagai ajang pemulihan laju ekonomi DKI Jakarta yang sempat anjlok.

"Sebenarnya UMKM bisa mendapatkan peran. Mulai dari produksi masker kain, hand sanitizer, sampai ke bahan pangan atau sembako yang saat ini dipegang oleh Pasar Jaya dan Food Station. Sebenarnya hal ini justru dapat membantu para pelaku UMKM dan home industry yang ada di DKI Jakarta agar bisa survive dan bangkit pasca pandemi COVID-19," ujar Alipudin dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2020).

Fungsionaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut menambahkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta tidak perlu mengkhawatirkan soal kualitas produksinya. Karena sudah banyak UMKM yang memiliki izin produksi serta izin edar dari Kementerian Kesehatan.

"Kalau pertimbangannya soal kualitas, tidak perlu khawatir karena sudah banyak UMKM yang mengantongi izin dari Kemenkes. Terlebih kalau ambilnya dari pengusaha lokal, mereka itu sudah biasa bikin untuk dijual. Jadi sudah bisa dipastikan mereka terbiasa menjaga kualitas produksi," jelasnya.

Alipudin berharap Pemda DKI Jakarta, khususnya Dinas Sosial DKI Jakarta dapat mempertimbangkan untuk melibatkan UMKM dalam pengadaan bansos untuk bulan-bulan selanjutnya.

"Saya selaku pengusaha ingin laju perekonomian Indonesia kembali pulih, terutama di DKI Jakarta. Untuk itu perlu adanya sinergi antara pengusaha dan pemerintah agar hal tersebut dapat terealisasikan. Pemerintah memiliki anggaran dan proyek, pengusaha atau swasta dapat membantu dalam eksekusinya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM dan pengusaha lokal ini adalah poros penggerak ekonomi bangsa," tutupnya.



Simak Video "Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Bansos COVID-19, Total 55 Kasus"
[Gambas:Video 20detik]
(das/zlf)