Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjukkan kegelisahannya di depan para menterinya terhadap situasi dan kondisi saat ini. Pandemi wabah COVID-19 bukan hanya menimbulkan permasalah pelik kesehatan tapi juga risiko resesi hingga krisis ekonomi.
Hal itu terjadi saat Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) secara tertutup pada 7 Juli 2020 kemarin. Sekretariat Presiden baru membuka pernyatan Jokowi saat membuka ratas saat itu.
Jokowi mengatakan dalam kondisi saat ini, belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian. Dirinya pun meminta regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Jokowi dilansir laman Presiden RI, Rabu (8/7/2020).
Jokowi meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.
"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang, cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," tuturnya.
"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," imbuh Jokowi.
Simak Video "Video: Jokowi Unggah Momen Silaturahmi dengan Dosen Pembimbingnya di UGM"
[Gambas:Video 20detik]