Usai Brexit, Barang-barang di Inggris akan Jadi Lebih Mahal

Danang Sugianto - detikFinance
Jumat, 10 Jul 2020 11:22 WIB
Parlemen Inggris Kembali Tolak Semua Opsi Brexit
Foto: DW (News)
Jakarta -

Industri ritel Inggris pada hari Jumat mendesak negosiator Inggris dan Eropa untuk mencapai kesepakatan perdagangan pasca-Brexit, atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Sebab tanpa kesepakatan perdagangan bebas tarif, konsumen Inggris akan menghadapi lonjakan harga tahun depan.

Melansir Reuters, Jumat (10/7/2020), industri ritel Inggris juga telah mengumumkan adanya ribuan PHK di sektor ini karena pandemi Corona. Mereka tak mampu bertahan lantaran kehilangan para pembelinya.

Oleh karena itu, industri ritel Inggris berharap bebannya bisa berkurang dengan adanya kesepakatan dagang dengan Uni Eropa.

Inggris sendiri resmi meninggalkan Uni Eropa pada Januari lalu. Saat ini berada dalam masa transisi yang memberi kedua pihak waktu untuk memperbaiki hubungan baru dalam segala hal, mulai dari perdagangan hingga keamanan.

Pembicaraan akan hal itu pada minggu lalu terputus, dengan kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka ingin mencapai kesepakatan. Namun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan yang diinginkan tersebut.

Sementara sekitar 4/5 impor makanan di Inggris berasal dari Uni Eropa. Uni Eropa juga menjadi asal produk impor jenis barang fashion, peralatan rumah tangga dan sektor ritel lainnya.

Namun pada bulan Mei, pemerintah Inggris menerbitkan jadwal tarif barunya, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2021 jika kesepakatan tidak disetujui.

Sekitar 85% makanan yang diimpor dari UE akan dikenakan tarif bea masuk lebih dari 5%, termasuk 48% untuk daging sapi cincang dan 16% pada mentimun. Tarif masuk rata-rata untuk makanan yang diimpor dari UE akan lebih dari 20%.

Mengingat sifat ritel yang sangat kompetitif, industri tidak dapat menanggung semua kenaikan biaya itu. Artinya masyarakat Inggris akan menghadapi lonjakan harga menurut British Retail Consortium (BRC).

"Banyak pembeli di Inggris mengalami gangguan saat penguncian (coronavirus); tanpa kesepakatan, publik mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar di akhir periode transisi," kata Director of food and sustainability BRC, Andrew Opie.

"Dengan berlalunya waktu hingga 31 Desember, pemerintah harus mengutamakan konsumen dan menyepakati kesepakatan yang menghindari pengenaan tarif dan meminimalkan dampak hambatan non-tarif," tambahnya.

Pengecer Inggris, yang sudah berjuang dengan harga sewa yang tinggi, pajak bisnis, margin yang ketat dan persaingan online, juga dihantam oleh kebijakan lockdown. Bahkan meski sudah dilonggarkan pembeli di Inggris masih takut untuk mendatangi toko.



Simak Video "Bagaimana Nasib Inggris Pascabrexit?"
[Gambas:Video 20detik]
(das/eds)