Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengumumkan nilai aset negara yang dikelola Kementerian Pertahanan (Kemenhan) paling tinggi di antara kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.
Nilai aset institusi yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini berhasil menyalip Kementerian PUPR yang semula berada di urutan nomor satu.
"Kita juga punya daftar 10 K/L terbesar ada, yang paling kaya adalah Kemenhan," kata Direktur Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan saat media briefing secara virtual, Jumat (10/7/2020).
Encep mengungkapkan salah satu faktor nilai aset aset negara yang dikelola Kemenhan bisa berada di nomor satu.
"Dulu Kementerian PUPR sekarang kesalip karena sekarang aset-aset Kementerian Pertahanan yang dulu di pinggir kota, sekarang di tengah kota, makanya meningkat," jelasnya.
Berdasarkan data DJKN, sebanyak 10 K/L dengan nilai aset tertinggi saat ini, Kemenhan berada di urutan nomor satu dengan nilai Rp 1.645,56 triliun, Kementerian PUPR sebesar Rp 1.564,61 triliun, Kementerian Sekretariat Negara Rp 575,41 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 493,90 triliun, Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp 399,97 triliun.
Baca selengkapnya di sini: Prabowo Paling Banyak Kelola Aset Negara, Capai Rp 1.645 T
Klik halaman selanjutnya.
Nobita, tokoh fiksi dalam serial animasi Doraemon menjadi sosok yang kerap dirundung oleh temannya, Suneo dan Giant. Suneo, karakter fiktif yang digambarkan kaya raya tak jarang merendahkan Nobita.
Namun ada hal menarik yang diungkap oleh penulis LN SOW mengenai keluarga Nobita. Hal itu dipublikasikannya di akun Twitter miliknya pada 13 November 2018 silam.
Dalam cuitannya, di @sow_LIBRA11, dia menerka-nerka harga rumah yang ditempati oleh Nobita, kedua orang tuanya, dan tentu saja Doraemon.
Dia mengungkapkan bahwa rumah dua lantai yang dihuni Nobita terletak di Nerima, Tokyo. Rumah yang digambarkan dalam tiap episodenya dengan sederhana ini diasumsikan berdiri di tahun 70an. Berapa harganya? Cek di sini: Terungkap! Segini Harga Rumah Nobita di Dunia Nyata
Klik halaman selanjutnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merevisi aturan pelaksana program Kartu Pra Kerja meski sudah berhasil menjaring tiga gelombang pelatihan. Revisi tersebut tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja.
Pada beleid baru ini, pemerintah bisa menggugat peserta program Kartu Pra Kerja yang terbukti memalsukan identitas.
"Dalam hal penerima Kartu Pra Kerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 31D seperti yang dikutip, Jumat (10/7/2020).
Pengin tahu selengkapnya? Baca di sini: Jokowi Teken Aturan Baru Kartu Pra Kerja, Peserta Bisa Dipidana
.webp)
