Anggota DPR Usul PT PANN Dilikuidasi, Ini Respons Dirut

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 14 Jul 2020 22:54 WIB
pt pann
Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom
Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR menyoroti eksistensi PT PANN (Persero). Menurut beberapa anggota dewan, dengan beban utang yang begitu memberatkan PT PANN lebih baik perusahan ini ditutup dan dilikuidasi saja.

Salah satunya, diungkapkan oleh Herman Khaeron. Bahkan, Herman pesimis PT PANN bisa bertahan meskipun sudah mendapatkan penyertaan modal negara (PMN). Maka dari itu dia mengusulkan agar PT PANN ditutup dan dilikuidasi saja asetnya.

"Untuk PT PANN rasanya agak sulit dari akal sehat, bahwa perusahaan negara yang memiliki beban berat dan opportunity yang kurang baik diberikan PMN. Oleh karena itu saya berpandangan apakah kemungkinan dilikuidasi saja," kata Herman di ruang rapat Komisi VI, Selasa (14/7/2020).

Sebagai informasi PT PANN akan mendapatkan suntikan PMN sebesar RP 3,7 triliun pada tahun ini. Perusahaan ini bergerak pada pembiayaan di industri maritim.

Sementara itu, anggota komisi lainnya Lamhot Sinaga mengatakan akan melapor kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk memangkas perusahaan ini dan dimerger ke perusahaan lain.

"Untuk PANN, kalau memang tidak jalan, nanti akan disampaikan ke Menteri BUMN dan dikembalikan ke tujuan untuk memangkas BUMN yang menjadi beban negara. Kan bisa dimerger juga," kata Lamhot.

Merespons usulan DPR tersebut, Dirut PT PANN Herry S Soewandi mengatakan perusahaan sudah memiliki modal kerja yang cukup, setidaknya untuk bertahan 3 tahun ke depan.

"Rencananya nanti akan dilakukan rekrutmen. Kami punya modal kerja sampai 3 tahun dan rencana ke depan sudah ada ancang-ancang untuk funding," ungkap Herry.

Salah satu strategi Herry untuk bertahan adalah dengan melakukan penjualan aset berupa hotel. Hasilnya bisa digunakan untuk modal usaha.

"Dalam rancangan kita ke depan akan kembali kepada core bisnis kita yaitu di industri maritim. Kami akan menjual hotel yang suah kita appraise pada tahun 2017, yaitu Rp 650 milyar untuk 2 hotel," ungkap Herry.



Simak Video "Selain Rangkap Jabatan, ICW Juga Soroti Jumlah Komisaris di BUMN"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)