Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya rencana baru untuk menghemat anggaran negara. Caranya dengan memangkas 18 komisi dan lembaga pemerintahan.
Jokowi belum membeberkan komisi dan lembaga mana yang akan dipangkas. Namun Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan sedikit bocorannya. Moeldoko menjelaskan pertimbangan utama Jokowi atas rencana tersebut lantaran melihat adanya tupoksi dari komisi dan lembaga yang bisa diperankan oleh kementerian.
"Sebenarnya organisasi itu bisa diperankan oleh sektor lain yang sangat dekat dengan tupoksi sebuah lembaga kementerian. Kalau itu masih bisa ditangani kira-kira perlu dipertimbangkan," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Dia juga mencontohkan, ada beberapa komisi dan lembaga yang sudah jarang terdengar di kuping masyarakat. Dia mencontohkan seperti Komisi Nasional Lanjut Usia yang sebenarnya bisa dijalankan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
"Kira kira seperti ini ya, Komisi Usia Lanjut. Ini nggak pernah kedengaran kan apakah itu tidak dalam tupoksi KPPPA. Kalau masih dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan," ujar Moeldoko.
Moeldoko juga mencontohkan badan yang terkait dengan akreditasi olahraga, hingga Badan Restorasi Gambut (BRG). Kedua badan tersebut tupoksinya masih bisa dilakukan oleh lembaga atau kementerian lainnya.
"Kemudian badan akreditasi olahraga. Bahkan ada tiga. Kemudian BRG, sementara ini perannya cukup bagus dalam ikut menangani restorasi gambut. Tapi nanti juga akan dilihat. BRG itu dr sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB. Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementan," terangnya
Lalu bagaimana dengan OJK?
lanjut ke halaman berikutnya
Simak Video "Data Nasabah KreditPlus Bocor dan Dijual, Begini Respons OJK"
[Gambas:Video 20detik]
