Biaya Logistik Mahal, Potensi Laut di Indonesia Timur Sulit Digeber

ADVERTISEMENT

Biaya Logistik Mahal, Potensi Laut di Indonesia Timur Sulit Digeber

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 15 Jul 2020 12:57 WIB
Satuan tugas (Satgas) 115 menangkap dua Kapal Perikanan Asing (KIA) berbendera Filipina yang melakukan illegal fishing di perairan Sulawesi Utara.
Ilustrasi Foto: dok. KKP

"Upaya-upaya sinergitas BUMN dan koperasi perikanan perlu dicarikan solusi. Bisa jadi, pemerintah dapat menugaskan, misalnya BUMN Cluster Pangan seperti Perum Perindo, PT Perikanan Nusantara, PT BGR Logistik (Bhanda Ghara Reksa) membuka simpul-simpul jalur distribusi produk perikanan melalui tol laut perikanan," usul Agus.

Sementara, penyediaan reefer container (kontainer berpendingin) dan harga logistik yang kompetitif akan memberikan keuntungan bagi nelayan. Dengan asumsi minimal 3000 refer container setahun dari wilayah timur ke Jakarta dan Surabaya, dengan kapasitas 18 ton/per kontainer dan tingkat efisiensi 1000/kg saja maka akan ada Rp 54 miliar/tahun yang dapat dinikmati oleh koperasi maupun nelayan melalui harga jual yang lebih baik.
Apalagi, jika pemerintah menyediakan kapal pengangkut khusus produk perikanan, akan semakin baik harga yang diterima para nelayan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Sulkaf S. Latief, juga mengharapkan agar dilakukan akselerasi dalam pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap melalui percepatan perizinan, pemangkasan birokrasi, transformasi ekonomi dan mengatasi tumpang tindih antar sektor. Upaya ini disertai dengan peningkatan pengawasan, penggunaan teknologi untuk pengawasan dan peningkatan peran observer.

Sementara itu, Ketua Koperasi Nelayan Santo Alvin Pratama Kota Ternate Maluku Utara, mengutarakan pandemi COVID-19 telah memberikan dampak dan permasalahan yang cukup berarti bagi koperasi ini.

Berkurangnya permintaan pasar telah menyebabkan stok ikan di cold storage meningkat, sementara itu terjadi peningkatan biaya produksi akibat terhambatnya suplai BBM dan bahan makanan ke kapal termasuk biaya listrik. Peningkatan biaya juga terjadi pada biaya jasa logistik cargo untuk pemasaran ikan.

Hermanto yakin melalui peran pemerintah untuk dapat menekan biaya produksi dan membuka kembali peluang pasar, di antaranya melalui penurunan biaya perijinan, percepatan resi gudang, penambahan sarana cold storage dan ABF, penurunan biaya listrik, penurunan biaya cargo dan pembukaan jalur transportasi.



Simak Video "KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 30 M ke Singapura"
[Gambas:Video 20detik]

(das/ang)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT