Sri Mulyani Dorong Pemda Update Data Keluarga Miskin saat Pandemi

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 16 Jul 2020 13:12 WIB
Berdasarkan data bank dunia, ternyata Indonesia masuk dalam jajaran 15 negara yang mampu memerangi kemiskinan ekstrem selama periode 2000-2015 dari total 114 negara.
Ilustrasi/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyiapkan insentif untuk pemerintah daerah. Pemberian insentif ini dalam rangka mendorong keterbaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pemerintah bersama DPR sepakat untuk menjadikan DTKS sebagai pusat data penyaluran program perlindungan sosial maupun subsidi energi ke depannya. Sri Mulyani pun mendukung pemberian insentif kepada pemerintah daerah dalam rangka update DTKS.

"Kami meminta Kemensos dan Kemendagri untuk bisa memberikan insentif kepada pemerintah daerah dan Kemenkeu mendorong, mendukung pemberian insentif atau warning kepada pemda agar mereka bisa meng-update data dari rumah tangga yang membutuhkan dukungan dan mereka bisa diidentifikasi dan datanya bisa ditingkatkan," kata Sri Mulyani saat mengikuti diskusi World Bank mengenai Indonesia Economic Prospect Report secara virtual, Kamis (16/7/2020)

Di tengah pandemi seperti ini menjadi momen penting untuk memperbaiki data penerima perlindungan sosial agar ke depannya menjadi lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih antara program satu dengan yang lainnya.

"Dan saya setuju area pemerintah Indonesia ini butuh ditingkatkan lagi, desentralisasi dan otonomi Indonesia memberikan tanggung jawab lebih bagi pemda untuk update data kelompok atau keluarga miskin dan data ini diupdate terkini sehingga ada krisis tidak ada data terbaru," ungkap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sebelumnya, pemerintah sepakat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi acuan pemberian bantuan sosial (bansos) serta subsidi energi dalam hal ini listrik dan gas tabung 3 kilogram (kg).

Pimpinan Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan pemerintah harus menjamin DTKS selalu ter-update jika ada perubahan data baik secara detik, menit, maupun jam.

"Bagaimana caranya Kemensos punya DTKS itu up to date, valid, aktual, dan real time," kata Said di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Said meminta Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM dalam mengelola data 40% masyarakat yang masuk dalam kelompok paling bawah alias miskin. Menurut Said, kelemahan DTKS yang sekarang sudah saatnya diperbaiki secara bersama-sama.

"Pak Mensos, pemerintah komitmen tidak bergeser untuk melakukan penguatan pemberdayaan perlindungan sosial dengan basis 40% masyarakat ke bawah," ujarnya.

"Memang ada kelemahan kita perbaiki bersama sehingga Mensos ada kewajiban koordinasi dengan Kemendagri," tambahnya.



Simak Video "Sri Mulyani Beberkan Potensi Ekonomi Digital RI yang Luar Biasa"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)