Ribuan Buruh Siap Kepung DPR dan Lapangan Banteng Tolak Omnibus Law

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 20 Jul 2020 14:13 WIB
Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi itu digelar unutk menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Ratusan ribu buruh berencana menggelar demo besar-besaran menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Mereka akan dikerahkan ke Gedung DPR/MPR dan Kantor Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Ratusan ribu buruh akan datang ke Gedung DPR/MPR dan Menko Perekonomian. Bisa kita pastikan ratusan ribu buruh," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Kantor KSPI Jakarta Timur, Senin (20/7/2020).

Puncak aksi demonstrasi itu rencananya dilaksanakan awal Agustus. Tapi tanggalnya belum ditetapkan. Aksi tersebut akan dilaksanakan secara paralel.

"Dari mulai tanggal 20 Juli sampai dengan akhir Juli nanti akan ada aksi dari daerah masing-masing, aliansi-aliansi itu pasti akan melakukan aksi," sebutnya.

Tuntutan mereka hanya dua, yakni menolak pengesahan RUU Ciptaker dan menghentikan PHK massal yang saat ini terjadi akibat pandemi COVID-19.

"Tuntutan daripada aksi itu hanya dua. Satu, menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dua, setop PHK massal akibat dampak COVID-19. Jadi harus ada strategi agar tidak terjadi PHK massal oleh pemerintah dengan mengajak bicara pengusaha dan serikat buruh tentunya," terang Iqbal.

Di sisi lain, sikap buruh terhadap RUU Cipta Kerja pun terpecah dua. Ada yang mendukung dan ada yang menolak. Mereka yang mendukung ikut di dalam tim teknis pembahas klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker.

"Ada yang menerima sebagian ikut di dalam tim, maksudnya tim teknis pembahasan RUU Cipta Kerja. Tapi ada juga yang menolak," tambahnya.



Simak Video "Selain Tak Transparan, RUU Cipta Kerja Dinilai Memotong Hak Masyarakat!"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/eds)