Isi Perpres Nomor 82 Tahun 2020 dan 18 Lembaga yang Dibubarkan Jokowi

Rosmha Widiyani - detikFinance
Rabu, 22 Jul 2020 09:15 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Andhika Prasetia/Isi Perpres Nomor 82 Tahun 2020 dan 18 Lembaga yang Dibubarkan Jokowi
Jakarta -

Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 82 Tahun 2020 belakangan sering dibicarakan publik. Aturan ini membahas Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Isi Perpres 82/2020 menjelaskan pembentukan Komite yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Pasal 1 menyebutkan Komite terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Komite Kebijakan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai Ketua Pelaksana. Tugas Komite Kebijakan adalah menyusun rekomendasi, mengintegrasikan dan menetapkan langkah percepatan penanganan COVID-19, serta melakukan pengawasan.

"Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional," tulis aturan tersebut di pasal tiga tentang tugas Komite Kebijakan.

Terkait tugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tercantum dalam pasal 6 Perpres 82/2020. Satuan tugas dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, yang dipimpin Wakil Menteri BUMN I, ada di pasal 8.

Isi Perpres 82 2020 berikutnya adalah perubahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanganan COVID-19 selanjutnya dilakukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 20 Perpres 82/2020.

"Pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini," tulis Perpres 82/2020 pasal 20 butir c.

Daftar lembaganya ada di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Jokowi Minta Muhammadiyah Bantu Sosisalisasikan Vaksin Corona"
[Gambas:Video 20detik]