3 Fakta Utang Lapindo ke Pemerintah yang Belum Lunas

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 25 Jul 2020 10:00 WIB
Luas lahan yang ditenggelamkan lumpur mencapai 640 hektar. Ribuan rumah dan persawahan sirna sejak lumpur menyembur 26 Mei 2006. Bagaimana keganasan lumpur yang mengusir penduduk dari 4 desa dan 3 kecamatan di Sidoarjo itu .Semburan lumpur lapindo belum juga berhenti meski sudah menginjak tahun ke 9. Sejak menyembur pada 29 Mei 2006, luapan lumpur ini telah menenggelamkan sejumlah desa di tiga kecamatan di Sidoarjo. Seluas 640 hektar lahan kini berubah menjadi kolam penampungan lumpur. Ini penampakan ganasnya lumpur lapindo yang direkam pada tahun 2006 dan 2007. budi Sugiarto/file/detikfoto
Ilustrasi/Foto: Budi Sugiharto
Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan utang dana talangan PT Minarak Lapindo Jaya hingga saat ini belum lunas. Anak usaha Lapindo Brantas Inc baru membayar Rp 5 miliar dari total utang Rp 773,382 miliar.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat ada tiga masalah yang membuat utang Lapindo tak kunjung lunas hingga saat ini. Berikut 3 masalah tersebut:

1. Membayar Utang dengan Aset

Isa mengatakan pihak Minarak Lapindo Jaya akan membayarkan utangnya dengan aset yang dimiliki.

"Mereka tawarkan untuk menggantinya atau membayarnya dengan aset. Jadi Lapindo sudah berkirim surat resmi, mereka minta untuk tukar aset saja, asetnya ada di wilayah terdampak itu maupun kalau dianggap kurang dari tempat lain," kata Isa dalam video conference, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Isa mengaku masih belum mengetahui nilai aset yang akan dijadikan modal pelunasan utang pihak Lapindo. Pasalnya, pemerintah juga belum bisa menghitung kembali aset yang dijadikan jaminan tersebut lantaran COVID-19.

Meski demikian, Isa berharap pihak Lapindo dapat melunasi utangnya dengan membayar secara tunai.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh 4,1% Jadi Rp 6.104 T"
[Gambas:Video 20detik]