Kebijakan Gaji 13 dan Alat Politik Penguasa

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Sabtu, 25 Jul 2020 17:46 WIB
THR PNS
Foto: THR PNS 2019 (Tim infografis: Fuad Hasim)

Pasangan Amien Rais dalam pilpres 2004 silam, Siswono Yudo Husodo juga menyinggung habis kebijakan gaji 13 Megawati. Menurutnya, pemberian gaji 13 yang dilakukan menjelang Pemilu menjadi jurus kampanye terselubung Megawati untuk memberi kesan bahwa pemerintah inkumben saat itu peduli dan perhatian kepada PNS.

"Karena turunnya pada Juni menjelang Pemilu, ini adalah suatu trik Presiden Mega untuk memberi kesan bahwa dirinya memberi perhatian kepada PNS dan rakyat kecil," ujar Siswono dalam sebuah diskusi di Siswono dalam sebuah diskusi di Gedung Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa, Yogyakarta, Senin (31/5/2004).

Menurut Siswono gaji ke-13 itu pun diberikan saat masa tenang kampanye Pemilu. Dia menilai hal itu kurang pantas.

"Jadi bisa saja beliau (Megawati) mengeluarkan gaji pada bulan Juli di masa tenang sebagai gaji tambahan, tetapi ini harus dilihat dari aspek kepatutan, apa pantas dan patut bahwa hal demikian itu tidak punya maksud tertentu," papar Sisowono.

Kebijakan gaji ke-13 yang jadi alat politik ini jadi catatan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Menurutnya gaji ke-13 memang seringkali jadi alat untuk mendapatkan dukungan bagi penguasa. Begitu pun gaji ke-13 kini di tengah masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Memang warnanya ini lebih banyak untuk kepentingan politik untuk dapat dukungan. Itu kan PNS misalnya ada yang nggak welcome sama pemerintah. Istilahnya rayuan gombal untuk para PNS, maka keluar lah penggajian itu, di masa sekarang saya lihat juga begitu ya," ujar Trubus kepada detikcom.



Simak Video "Rombak Formasi, Buni Yani Jabat Waketum Partai Ummat"
[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)