.webp)
Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengawasi dengan ketat dana atau uang negara yang dititipkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Dalam rangka melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Kementerian Keuangan memutuskan untuk menempatkan dana pemerintah sebesar Rp 20 triliun kepada tujuh BPD, termasuk untuk BPD DKI Jakarta dan BPD Jawa Barat dan Banten.
"Pak Gub, tolong diawasi yang di BPD yah dananya," kata Sri Mulyani melalui video conference, Jakarta, Senin (27/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari total dana Rp 20 triliun, pemerintah sudah menitipkan kepada tujuh BPD dengan total Rp 11,5 triliun. Sebanyak tujuh BPD itu adalah DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Banten, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta BPD Jawa Tengah. Sedangkan dua lagi BPD Bali dan BPD Yogyakarta masih dalam evaluasi.
Sedangkan sisanya sebesar Rp 8,5 triliun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memastikan bisa ditempatkan kepada BPD lainnya yang belum mengusulkan. Sri Mulyani Indrawati meminta para kepala daerah bisa meningkatkan dua kali lipat dari setiap dana pemerintah yang dititipkan kepada BPD-nya masing-masing.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut dana titipan pemerintah kepada BPD tidak boleh dipakai untuk pembelian SBN dan valas.
"Jadi benar-benar untuk itu, untuk programnya bapak-bapak, untuk harus prudent tapi mengalir untuk kegiatan. Jadi jangan sampai uangnya berhenti di BPD saja," ungkapnya.
Berikut tujuh BPD yang menerima dana penempatan pemerintah:
1. BPD Jawa Barat Rp 2,5 triliun
2. BPD DKI Jakarta Rp 2 triliun
3. BPD Jawa Tengah 2 triliun
4. BPD Jawa Timur Rp 2 triliun
5. BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp 1 triliun
6. BPD Bali Rp 1 triliun
7. BPD Yogyakarta Rp 1 triliun
(hek/fdl)
