Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperlebar defisit RAPBN 2021 menjadi 5,2% dari PDB. Sebelumnya pemerintah sudah menyepakati defisit RAPBN 2021 ada di level 4,17% terhadap PDB.
Dengan pelebaran defisit anggaran RAPBN 2020 tersebut, pemerintah akan memiliki dana cadangan di 2021 sebesar Rp 179 triliun.
"Dengan defisit di 5,2% dari PDB tahun 2021 maka kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Selasa (28/7/2020).
Dia menjelaskan, Jokowi akan menetapkan pemanfaatan cadangan belanja Rp 179 triliun itu untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di 2021.
"Prioritas yang bapak presiden sampaikan yang akan kita dukung untuk penambahan dari belanja yaitu pertama dari sisi ketahanan pangan. Kedua untuk pembangunan kawasan kawasan industri yang didukung oleh infrastruktur. Ketiga untuk ICT agar di Indonesia konektivitas dari sisi teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan seluruh Indonesia," terangnya.
Cadangan belanja itu juga akan diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Terutama untuk dukungan terhadap produksi vaksin COVID-19 tahun depan.
"Bapak Presiden akan meminta untuk besok kita akan melakukan sidang atau rapat terbatas lagi untuk penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit ini. Sehingga dia betul-betul produktif dan didukung oleh rencana belanja yang baik," tutupnya.
Simak Video "Jokowi Akan Pulihkan Sektor Swasta-UMKM Lewat APBN"
[Gambas:Video 20detik]
(das/zlf)
