Pemerintah Targetkan RUU Cipta Kerja Disahkan Bulan Depan

Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 30 Jul 2020 17:35 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Foto: Omnibus Law Cipta Kerja (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dalam bentuk Omnibus Law masih berlangsung di DPR RI. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, pemerintah menargetkan RUU tersebut dapat disahkan pada bulan Agustus 2020 mendatang.

"Kalau saya sih yang saya dapat arahan, lebih cepat lebih baik. Target kita Agustus ini selesai. Tapi kalau memang bisa lebih cepat kan lebih baik. Kita pakai istilah Pak JK dulu, lebih cepat, lebih baik," kata Bahlil dalam program Indonesia Bicara yang ditayangkan melalui Youtube Media Indonesia, Kamis (30/7/2020).

Menurut Bahlil, RUU Cipta Kerja ini hal yang harus dibahas dalam proses politik, tapi punya dampak langsung ke ekonomi. Sehingga, penerapannya harus disegerakan agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat diraih.

"Ekonomi itu momentum nggak boleh hilang. Lebih cepat eksekusinya, lebih cepat untungnya. Nah kalau politik boleh lama-lama sedikit. Tapi ini kan urusannya UU yang harus melalui proses politik, tapi dampaknya ke ekonomi," jelas Bahlil.

Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan aspirasi terkait pasal-pasal yang dinilai masih perlu diperbaiki. Sehingga, pemerintah dapat mengolahnya dengan baik.

"Makanya sekarang, mana bagian-bagian yang teman-teman menganggap harus ada masukan. Ayo kita sampaikan, kita perjuangkan bareng-bareng. Kalau dari saya terbuka sekali. Bagian mana, pasal mana ayo kita bicarakan. Tapi jangan main narasi terus, narasi terus," tegas dia.

Ia meminta, segala pihak memberikan masukan dengan cara terbaik dan tertata. Sehingga, Omnibus Law Cipta Kerja ini dapat dirasakan manfaatnya bagi semua orang.

"Supaya kita berpikir maju gitu lho. Jangan mundur terus, mundur terus. Orang sudah di langit, kita masih teriak-teriak terus. Bagaimana negara kita ini mau maju kalau begini terus?" pungkas Bahlil.



Simak Video "Selain Tak Transparan, RUU Cipta Kerja Dinilai Memotong Hak Masyarakat!"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)