Babak Baru Djoko Tjandra yang Rugikan Negara Rp 904 M

Vadhia Lidyana - detikFinance
Sabtu, 01 Agu 2020 08:03 WIB
Bareskrim Polri secara resmi menyerahkan terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra kepada Kejaksaan Agung di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020) malam. Ia pun kini resmi menjadi penghuni Rutan Salemba.
Djoko Tjandra/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pelarian Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra selama 11 tahun berakhir. Pria yang berstatus buron terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali pada 1999 itu ditangkap pada Kamis (30/7) di sebuah unit apartemen mewah di Kuala Lumpur, Malaysia, dan langsung digiring aparat ke Indonesia.

Djoko tiba di Indonesia pada hari itu tepatnya pukul 22.39 WIB. Djoko langsung dibawa ke Bareskrim Polri. Pria tersebut telah kabur sejak tahun 2009 setelah merugikan negara hingga Rp 904 miliar.

Berikut sepak terjang Djoko dalam kasus hak tagih (cessie) Bank Bali yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

11 Januari 1999
Perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang antara pihak Bank Bali (Rudy Ramli dan Rusli Suryadi) dan Djoko S Tjandra selaku Direktur PT Persada Harum Lestari mengenai tagihan piutang Bank Bali terhadap Bank Tiara sebesar Rp 38.000.000.000 dibuat. Penyerahan kepada Bank Bali (BB) selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 1999.

Dibuat juga perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang antara dua pihak yang sama. Namun, dalam perjanjian ini Djoko berperan sebagai Direktur PT Era Giat Prima (EGP).

Perjanjian ini mengenai tagihan piutang Bank Bali terhadap BDNI dan BUN dengan nilai pokok seluruhnya sebesar Rp 798.091.770.000. Penyerahan kepada BB selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal perjanjian ini dibuat.

Direktur Utama Bank Bali Rudy Ramli dan Direktur Firman Sucahya menandatangani perjanjian cessie dengan Direktur Utama PT EGP Setya Novanto.

Melalui perjanjian itu, BB menjual seluruh tagihan pinjaman antarbanknya kepada BDNI, BUN (keduanya dilikuidasi 1998), dan Bank Bira pada PT EGP. Total tagihan pinjaman antarbank milik Bank Bali kepada BDNI, BUN dan Bank Bira mencapai Rp 3 triliun.

8 September 1999
Laporan hasil audit terhadap PT Bank Bali oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) terbit. Tata cara yang berlaku untuk GGS pada BPPN dan BI tidak cukup untuk menghindari terulangnya kejadian serupa. PwC mengusulkan agar dibuat metode terpadu untuk menyelamatkan dana yang sudah diselewengkan pada masa lalu.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5


Simak Video "Menko Mahfud Ceritakan Skenario Penangkapan Djoko Tjandra"
[Gambas:Video 20detik]