.webp)
Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan program bantuan BLK Komunitas Tahap I Tahun 2020. Peluncuran ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan dengan 10 orang perwakilan penerima bantuan di Kantor Kemnaker, Jakarta.
Pada tahap I, program BLK Komunitas mencakup pembangunan 100 lembaga dari total target 1.000 lembaga. Adapun program ini bertujuan untuk mengejar target program pembangunan SDM di Indonesia. Dalam acara ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah turut hadir menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian tersebut.
"Saya titip kepada lembaga penerima bantuan BLK Komunitas tahap I. Semoga acara ini menjadi langkah awal dalam komitmen nyata kita semua untuk turut serta berperan aktif dalam mempercepat peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BLK Komunitas merupakan fasilitas pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan komunitas lainnya. BLK berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan kompetensi/keahlian guna memberikan keterampilan kerja kepada masyarakat atau komunitas di sekitar lembaga yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau mendorong untuk berwirausaha.
Ida menjelaskan BLK Komunitas merupakan terobosan dari Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 yang bertujuan melengkapi soft skill, pendidikan karakter, serta hard skill di lembaga pendidikan keagamaan. Pendirian BLK Komunitas juga merupakan upaya meningkatkan sebaran lembaga pelatihan kerja dan mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat atau komunitas.
"Diharapkan dengan hadirnya BLK Komunitas, maka santri dan siswa lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat di sekitarnya, mendapatkan akses pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal," ungkapnya.
Sejak 2017-2019, Kemnaker telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di tengah pandemi, Ida mengatakan Kemnaker tetap berkomitmen meningkatkan kompetensi SDM Indonesia dengan mengurangi kapasitas dari 2.000 menjadi 1.000 BLK Komunitas.
"Memang berkurang, tapi kalau dari 1.000 BLK itu tersebut mampu maksimal mengerjakan peran-peran pelatihan vokasi maka harus dibayangkan 1.000 rasa 2.000 BLK," katanya.
Lebih lanjut Ida menjelaskan selama dua tahun pendampingan BLK Komunitas harus tetap membuka diri untuk bekerja sama serta berjejaring dengan lembaga pendidikan, baik perguruan tinggi maupun perusahaan/industri.
"Jadi, anggap saja 1.000 rasa 2.000 atau 3.000. Itu cara menyiasati di kondisi sulit. Kalau selama pelatihan hanya dua paket, bagaimana caranya pelatihan menjadi empat paket, caranya dengan berjejaring. Saya yakin Bapak/Ibu mampu melakukannya," imbuhnya.
Terkait bantuan, Ida berharap agar penerima bantuan BLK Komunitas tahap I dapat mengerjakan sesuai petunjuk yang ditetapkan dan terbitkan.
"Jangan sekali-kali mengurangi spesifikasi dan mengurangi kualitas. Ini bukan uang Kemnaker, ini uang rakyat yang dihimpun melalui pajak," tegasnya.
Ida menambahkan, berbeda dengan penandatanganan PKS sebelumnya, penandatanganan PKS kali ini harus menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan penggunaan masker, penjagaan jarak, dan pengecekan suhu tubuh. Selain itu, proses penandatanganan dilakukan secara bertahap.
"Sekarang (PKS-red) di Jakarta, maka untuk berikutnya akan mendekat ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya. Pokoknya yang paling penting, bagaimana kita mempercepat proses realisasi pembangunan BLK Komunitas," katanya.
Di sisi lain, salah satu perwakilan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Minhajut Tholabah Basyir Fadullah mengatakan selaku penerima bantuan BLK Komunitas, pihaknya akan memanfaatkan sebaik mungkin dan melaksanakan program penyelenggaraan vokasi bagi santrinya.
Basyir juga menyambut positif pesan Ida agar tak mengurangi kualitas atau spesifikasi bantuan BLK Komunitas yang diterima. Menurutnya, pesan tersebut dinilai sebagai upaya negara untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
"Karena bantuan ini modelnya swakelola, pendanaannya dari pajak rakyat, InsyaAllah akan kami jalankan sepenuhnya sebaik mungkin, seoptimal mungkin sesuai aturan yang ada," ujarnya.
Senada dengan Basyir, perwakilan Keuskupan Agung NTT, Romo Remigius Misa menghormati permintaan Ida untuk membangun BLK sesuai spesifikasi dan perencanaan.
"Pesan Bu Menteri sungguh luar biasa. Bagi kami, sungguh menjadi catatan penting dan utama, supaya tanggung jawab kami kepada rakyat yang telah memberi lewat pajak, harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya," katanya.
Sebagai pengelola BLK Lembaga Keagamaan Katolik, Romo Remigius mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan Pemda.
"Kami dapat dukungan untuk menyalurkan kepada masyarakat tentang upaya konkrit tersebut," pungkasnya.
(akn/hns)
