.webp)
Kemacetan di Jakarta sendiri disebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bisa menimbulkan kerugian Rp 65 triliun. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memaparkan cara pihaknya menekan kemacetan di Jakarta.
Dia menjelaskan strategi yang dilakukan dinamakan push and pull strategy, maksudnya mendorong masyarakat meninggalkan angkutan pribadi dan menarik masyarakat menggunakan transportasi umum.
Saat ini salah satu kebijakan untuk mendorong masyarakat naik angkutan umum sudah dilakukan sejak lama yaitu skema ganjil genap. Diharapkan kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan angkutan pribadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Prinsip besar kami adalah pull and push strategy. Kami sudah terapkan saat ini ganjil genap sebagai push strategy," ujar Syafrin dalam webinar bersama SBM ITB, Rabu (5/8/2020).
Kemudian kebijakan selanjutnya yang akan dilakukan adalah menerapkan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP). Serta kebijakan tarif parkir tinggi. Syafrin mengatakan kedua kebijakan ini bisa dilakukan satu dua tahun ke depan.
"Kemudian dalam satu dua tahun ke depan akan kami buat ERP. Kami juga akan dorong manajemen parkir dengan menerapkan tarif yang tinggi," ujar Syafrin.
Khusus untuk skema ganjil genap selama pandemi, Syafrin sendiri memberikan catatan khusus. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan berbeda di tengah pandemi.
Alih-alih mendorong orang menggunakan transportasi umum, ganjil genap selama pandemi dilakukan untuk membatasi orang berpergian.
"Ganjil genap di tengah pandemi beda dengan saat normal. Jika di situasi normal untuk mendorong angkutan umum, saat ini ganjil genap kami tempuh dalam rangka instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta," jelas Syafrin.
Syafrin melanjutkan, strategi kedua untuk mengurangi macet Jakarta adalah menarik masyarakat naik angkutan umum. Caranya dengan melakukan integrasi sarana dan prasarana transportasi umum, bahkan untuk tarifnya sekalipun.
"Dari sisi pull strategy-nya kita integrasikan layanan umum yang ada. Keseluruhannya, akan diintegrasikan baik sarana dan prasarana maupun integrasi operasionalnya, termasuk di dalamnya ada tarif bundling," ujar Syafrin.
Pemprov sendiri menurut Syafrin, sudah membentuk perusahaan untuk mengelola integrasi sarana dan prasarana integrasi transportasi di Jakarta. Perusahaan itu adalah PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta (MITJ).
Selain itu, Syafrin juga mengatakan pihaknya sudah membentuk PT Jaklingko Indonesia yang akan bertanggung jawab mengintegrasikan tarif angkutan umum di Jakarta.
"Kami juga sudah membentuk perusahaan baru yang jadi pengelola integrasi sarana prasarana di Jakarta namanya MITJ. Di sisi pengelola tiket kami bentuk perusahaan Jaklingko Indonesia jadi lembaga pengelola keuangannya," jelas Syafrin.
(zlf/zlf)
