.webp)
Pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000/bulan kepada para pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Adapun pemberian BLT tersebut ditargetkan mulai di bulan September 2020.
Namun, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu, saat ini pemerintah masih berupaya mengumpulkan data penerima bantuan tersebut. Bahkan, ia mengatakan masih ada kesulitan karena pemerintah tidak memiliki datanya sejak awal.
"Kalau kita mengejar berapa juta orang yang bantuan tenaga kerja, apakah 10 juta, 11 juta, 12 juta, lalu bantuan produktif ini berapa juta orang, ini bukan masalah besarannya. Tapi bagaimana uang itu sampai ke kantong penerima. Ini sedang kita pikirkan bagaimana caranya bisa seefisien mungkin. Karena memang kita nggak punya data," ungkap Febrio dalam diskusi virtual bersama awak media, Kamis (6/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, pemerintah memang berusaha untuk merealisasi program BLT bagi pegawai bergaji di bawah 5 juta/bulan. Namun, pemerintah juga perlu memastikan kebenaran data orang yang akan menerima bantuan tersebut.
"Datanya sedang dikumpulkan bagaimana bisa lengkap dan dipertanggung jawabkan. Karena ini tantangan yang cukup besar bagi pemerintah di masa-masa sulit sekarang adalah bagaimana kita memberikan supoort langsung ke masyarakat, tapi masyarakat yang kita support itu totalnya jutaan. Jadi bagaimana kita bisa memberikan support yang bisa dipertanggung jawabkan," terang Febrio.
Ia mengungkapkan, aturan yang nantinya akan digunakan sebagai landasan pemberian BLT Rp 600.000/bulan selama 4 bulan (total Rp 2,4 juta) itu targetnya akan selesai minggu depan.
"Mudah-mudahan di minggu depan bisa lebih jelas, dan bisa diumumkan secara resmi. Tapi angkanya masih bergerak. Tapi kalau Pak Presiden megumumkan Rp 2,4 juta itu yang akan dipakai," pungkas Febrio.
(dna/dna)
