.webp)
Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk menekan dampak pandemi COVID-19 dinilai kurang tepat. Metode ini dianggap tidak mampu mendorong daya beli masyarakat yang saat ini sedang merosot tajam.
Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengungkapkan bantuan sosial ini harusnya kembali dievaluasi oleh pemerintah. Pemerintah harus kembali melihat dan memilah mana kelompok yang seharusnya mendapatkan bantuan.
"Bansos itu bagusnya tunai dan untuk masyarakat kelompok bawah. Bukannya yang bergaji di bawah Rp 5 juta itu, itu nggak cocok lah," kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (6/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkapkan, bansos tunai harus diberikan kepada masyarakat yang di-PHK karena terdampak Corona. "Jadi kalau PHK itu harusnya bansos langsung ngga perlu pelatihan. Apalagi datanya kan sudah verifikasi oleh Kemenaker, jadi langsung dan tepat sasaran," imbuh dia.
Peneliti CSIS Fajar B Hirawan mengungkapkan pemerintah juga harus memperhatikan program atau kebijakan ekonomi harus disasar pada kedua sisi beriringan.
"Bansos dan bantuan lainnya yang berupaya menjaga stabiitas daya beli melalui konsumsi rumah tangga dan sisi penawaran seperti insentif dan bantuan likuiditas bagi dunia usaha," kata dia.
Menurut Fajar, bantuan sosial ini lebih baik diberikan secara tunai. Hal ini agar ada fleksibilitas dalam penggunaanya di masyarakat.
"Menurut saya kita masih ada chance lebih besar terhindar dari resesi karena sebenarnya beban bukan pada masyarakat tapi justru ada di pemerintah," ujarnya.
(kil/dna)
