.webp)
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menyebut kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kurang menggembirakan sudah diprediksi sebelumnya oleh kalangan dunia usaha. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 tercatat mencapai minus 5,32% yoy.
Hal ini sesuai dengan perkiraan yang disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada awal Juli lalu, di mana rentang kontraksi pertumbuhan ekonomi akan terjadi diantara minus 4%-6%
Rosan menilai hal ini terjadi lantaran proses implementasi kebijakan stimulus kesehatan dan perekonomian penanganan COVID-19 masih sangat lambat. Untuk itu, Rosan meminta pemerintah agar mempercepat implementasi kebijakan tersebut seperti menyebar bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kadin mengharapkan pemerintah mempercepat implementasi kebijakan bagi dunia usaha dan UMKM, juga belanja anggaran pemerintah agar diperbesar dan dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan guna menjaga daya beli masyarakat pemberian BLT dan program Pra Kerja harus segara dipercepat," imbau Rosan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (6/8/2020).
Hal lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah penyaluran kredit modal kerja bagi UMKM dan mikro yang harus segera dilakukan agar dampak pandemi terhadap pengangguran dan perekonomian tidak semakin dalam.
"Untuk mengurangi kontraksi yang sangat besar di kuartal III 2020, karena apabila tidak segera direalisasikan maka proses recovery akan semakin panjang," tambahnya.
Meski demikian, Kadin, sambung Rosan, sangat mengapresiasi komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bawah pimpinan Airlangga Hartarto dan Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana harian yang bertindak cepat terutama melalui program pemberiaan stimulus bagi pekerja non PNS dan BUMN. Terutama yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang berjumlah 13,8 juta pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta/bulan, dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan yang diberikan per 2 bulan.
"Hal itu sangat positif karena akan mendorong konsumsi dan menjaga daya beli, sekaligus menahan penurunan perekonomian di Indonesia di masa mendatang," katanya.
(eds/eds)
