.webp)
Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan agar terhindar dari resesi ekonomi.
Salah satunya ialah dengan memaksimalkan penyerapan anggaran. Untuk memuluskan hal tersebut, ia memohon kepada para pimpinan daerah dan seluruh Kementerian yang ada untuk segera menyelesaikan masalah penyerapan anggaran tersebut
"Ya penyerapan, anggaran ini harus berjalan, dan tidak bisa komite bekerja sendiri saya sangat memohon kepada pemerintah daerah juga melakukan tetap tugasnya, anggaran dijalankan semua, ya salah satunya memang tadi pergerakan dari pemerintah ini yang harus berjalan, selama ini kan dari sorotan pak Presiden sendiri itu yang masih menjadi kendala, nah ini yang pak Presiden juga meminta para Menko, bukan saya, kan saya Komite untuk memastikan penyerapan anggaran ini berjalan dengan baik," ujar Erick dalam tayangan virtual, Jumat (7/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erick melanjutkan, agar penyerapan anggaran tersebut berjalan secara optimal, Presiden Joko Widodo, katanya sudah meminta Kejaksaan, BPKP, hingga BPK tidka hanya mengawal ini melainkan terlibat mendorong realisasi tersebut.
"Bahkan bapak Presiden sudah meminta ke Kejaksaan, BPKP, BPK bukannya mengawal lagi, bahkan mendorong, nah jarang-jarang lho BPK, BPKP, Kejaksaan mendorong, biasanya kan hanya mengawal, ini mendorong," tambahnya.
Upaya lainnya ialah lewat subsidi kepada para pekerja non-PNS dan non-BUMN. Para pegawai swasta bakal mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan yang akan masuk ke rekening masing-masing. Subsidi gaji ini rencananya akan diberikan mulai September mendatang.
Selain itu, ada juga bantuan ke dunia usaha terutama UMKM. Sebelumnya, pemerintah juga telah menggelontorkan banyak stimulus pada UMKM. Mulai dari restrukturisasi kredit ke perbankan, pinjaman murah dari bank-bank BUMN yang ditempatkan Rp 30 triliun oleh negara, hingga yang terbaru adalah subsidi listrik industri dan bisnis sampai September 2020.
"Kita sedang kerja keras nah salah satunya tadi ya program- yang bisa membantu seperti yang terbaru tadi program daripada membantu subsidi yang bekerja dan UMKM supaya produktif dengan hibah ya ini salah satunya dan nilainya cukup besar, yang satunya Rp 33,1 triliun (subsidi pegawai swasta), untuk yang UMKM Rp 28,8 triliun," tuturnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga tetap menyiapkan bantuan kepada warga miskin dan yang terdampak virus corona dalam bentuk bantuan sosial, PKH dari Kementerian Sosial, dan BLT Dana Desa dari Kementerian Desa dan PDT.
"Belum lagi nanti program dari Menteri Desa pak Halim, itukan ada program lagi, bansos yang tunai, nah itu kan juga akan membantu kalau bisa itu Rp 100 triliun di bulan Agustus-September kan membantu," sambungnya.
Meski begitu, Jokowi, kata Erick tidak memasang target yang baku soal capaian pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 mendatang. Minimal katanya, diupayakan ekonomi RI ke depan tidak lagi minus seperti kuartal sebelumnya.
"Tidak (tidak ada target) pak Presiden sangat mengharapkan tadi bersama-sama baik di komite, pemerintah daerah, seluruh kementerian ya kalau bisa ya kita di kuartal III-2020 ini bounce back lah jangan minus lagi," pungkasnya.
(dna/dna)
