.webp)
Pengusaha nasional Sandiaga Salahudin Uno menilai Indonesia saat ini tengah dihantui resesi ekonomi. Apa lagi ekonomi di kuartal II-2020 sudah tercatat -5,32%.
Menurut pria yang akrab disapa Sandi itu, ancaman resesi semakin nyata jika peningkatan jumlah kasus baru Corona tak bisa ditekan.
"Saya sampaikan bahwa kita masuk ke resesi sudah semakin nyata di depan kita, apabila skema penyaluran dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ke Pemda dan UMKM lambat realisasinya. Harusnya 8 Provinsi share PDB nasionalnya tertinggi diberikan skema khusus pinjaman dengan bunga 0% cepat realisasinya, serta besar nilainya," ujarnya di gedung BEI, Jumat (7/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan, di kuartal II-2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami kontraksi -5,32%. Jika kuartal ketiga ingin selamat harus jadikan pemda dan UMKM sebagai garda terdepan dalam penyerapan anggaran penggerak sektor riil.
Sandi mengapresiasi penyaluran dana PEN melalui jalur Himbara dan bank daerah. Namun dia menilai jumlahnya masih terlampau kecil meski mencapai Rp 30 triliun.
Dia menilai angka sebesar itu belum mampu menopang secara menyeluruh daya beli masyarakat yang terus menurun. Pasar modal pun dinilai menjadi alternatif pendanaan UMKM.
Oleh karena itu hari ini BEI dan KAHMI Preneur menandatangani kerja sama dalam rangka sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal kepada anggota KAHMI Preneur dan masyarakat pada umumnya.
Kerjasama itu diteken oleh Direktur Utama BEI Inarno Djayadi dan Founder KAHMI Preneur Kamrussamad. Selain itu hadir pula menyaksikan Pengusaha Nasional Sandiaga Uno, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Hoesen dan Komisaris Utama BEI John A. Prasetio.
Sementara Kamrussamad mengatakan pemerintah harus segera mempercepat realisasi program PEN untuk menghindari resesi. Adapun percepatan yang harus dikebut dari program PEN adalah penyaluran anggaran kesehatan, bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, dan dorongan pada sektor UMKM serta Korporasi Pada Industri Padat Karya.
"Tim PEN harusnya dipimpin oleh Menteri Keuangan karena desain skema kebijakan Keuangan Negara serta Industri Keuangan untuk mengatasi dampak COVID ini beliau yang siapkan sejak awal sesuai UU No.2 tahun 2020," tuturnya.
(das/dna)
