Fitch Pertahankan Peringkat Utang RI, Sri Mulyani & Gubernur BI Buka Suara

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 10 Agu 2020 18:52 WIB
Pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk melanjutkan rapat kerja (raker) mengenai pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2019. Pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Foto: Lamhot Aritonang: Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo

Dalam penilaiannya Fitch memperkirakan bahwa aktivitas ekonomi di Indonesia akan terkontraksi pada 2020, dipengaruhi pandemi COVID-19. Kontraksi ini merupakan dampak dari penerapan kebijakan social distancing yang memengaruhi konsumsi dan investasi, penurunan terms of trade yang bersifat temporer, dan terhentinya arus masuk wisatawan mancanegara. Dampak dari pandemi yang cukup kuat dan menyeluruh terhadap aktivitas ekonomi ini tercermin pada kontraksi sebesar 5,3% pada triwulan II-2020. N

amun, Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat menjadi 6,6% pada 2021. Momentum pertumbuhan ekonomi diperkirakan berlanjut pada 2022, yaitu tumbuh 5,5%, antara lain didukung oleh fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, Fitch menyatakan bahwa pemerintah telah merespons pandemi COVID-19 dengan cepat melalui berbagai kebijakan untuk mendukung sektor rumah tangga dan korporasi, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UMK). Secara keseluruhan, jumlah dukungan pemerintah untuk mengatasi pandemi mencapai Rp695 triliun (4,4% dari PDB), mencakup bantuan langsung tunai, penyediaan kebutuhan pokok, penyediaan jaminan, dan insentif perpajakan.

Pemerintah juga menempuh sejumlah langkah terobosan yang bersifat sementara, termasuk penundaan ketentuan batas atas defisit fiskal sebesar 3% dari PDB selama tiga tahun serta kebijakan pembiayaan defisit secara langsung oleh bank sentral.

Dalam pandangan Fitch, kebijakan fiskal yang berhati-hati dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan ruang bagi berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Mengacu pada defisit fiskal selama satu dekade terakhir yang selalu berada di bawah 3% dari PDB, Fitch meyakini Pemerintah akan memenuhi komitmennya untuk membawa defisit fiskal kembali di bawah 3% dari PDB pada 2023.

Fitch memperkirakan defisit fiskal pada 2020 akan meningkat menjadi sekitar 6,0% pada 2020 dari 2,2% pada 2019 dipengaruhi oleh belanja Pemerintah yang lebih tinggi di tengah penerimaan yang lebih rendah akibat perlambatan ekonomi. Selanjutnya, defisit fiskal akan terus menurun menjadi 5,0% dan 3,5% masing-masing pada 2021 dan 2022, sejalan dengan berkurangnya pengeluaran terkait pandemi.

Halaman


Simak Video "Sri Mulyani Singgung Menteri Korupsi di Tengah Pandemi"
[Gambas:Video 20detik]

(hek/hns)