5 'Serangan' ke Rupiah: Palu Arit hingga Baju Adat China

1. Dituduh Mirip Yuan

Pada bulan Desember 2016, BI menerbitkan uang cetakan untuk tahun emisi 2016. Setelah diedarkan, rupiah baru ini dituduh mirip yuan.

Menanggapi isu yang beredar tersebut, pada 21 Desember 2016 Deputi Direktur Departemen Pengendalian Uang BI Yudi Harimurti menjelaskan dalam penentuan desain emisi ada standar baku yang sudah ditetapkan di otoritas bank sentral masing-masing negara.

Soal pemilihan warna, termasuk pemilihan warna merah pada pecahan emisi Rp 100,000 yang dianggap paling mirip dengan yuan, hal itu juga didasarkan atas survey pada masyarakat terkait bagaimana mereka membedakan setiap pecahan.

"Survei terakhir kita, 90% masyarakat atau responden menggunakan warna sebagai pecahan. Jadi mereka tidak melihat nominal, gambar pahlawan, lebih ke warna. Untuk itu, guna menghindari kesalahan pengenalan, kita pastikan bahwa warna dengan angka depan yang sama misalnya 10 dengan 100, itu kita pastikan beda secara kontras. Tidak mirip-mirip," kata Yudi di kantor BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Desain Baru Uang Rupiah Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah

Selain itu, ia mengatakan jika dilihat dari desain, pecahan emisi baru rupiah lebih menyerupai uang kertas euro ketimbang yuan.

"Kalau dilihat satu per satu yuan, euro, dan Arab Saudi (riyal). Itu kalau mau dimirip-miripin kita lebih mirip euro," tuturnya.

2. Cut Meutia Tak Berjilbab

Belum selesai dituduh mirip yuan, rupiah terbitan emisi 2016 kembali diterpa isu miring. Kali itu, ramai dibicarakan di media sosial (medsos) adalah foto pahlawan asal Aceh, Cut Nyak Meutia. Sejumlah warganet menuduh foto Cut Meutia tidak sesuai karena tak memakai jilbab.

Menanggapi hal tersebut, pada 21 Desember 2016 Deputi Direktur Departemen Komunikasi BI Andiwiana menjelaskan, semua foto maupun ejaan nama pahlawan yang tercantum di uang rupiah didasarkan atas catatan resmi dari Direktorat Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos).
"Fotonya ikuti apa yang terdaftar di Kemensos. Nggak bisa pahlawan itu kita ambil misalnya saat umurnya 30 tahun agar terlihat lebih ganteng, nggak bisa. Foto resmi ya foto dia di umur berapa di foto resmi dia sudah ditetapkan negara," katanya ditemui di kantor BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Selain itu, BI juga melakukan konfirmasi dan izin ke keluarga pahlawan nasional bersangkutan, bahkan dipastikan lagi hingga tokoh-tokoh adat untuk mendapatkan persetujuan.

3. Tudingan Logo Palu Arit di Rupiah

Kehadiran rupiah cetakan tahun emisi 2016 lagi-lagi menuai kritik. Logo BI yang tertera pada setiap lembaran rupiah dianggap sebagai simbol terlarang palu arit.

Bahkan, Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab mempertanyakan logo BI pada desain rupiah baru tersebut. Rizieq meminta pemerintah memberikan penjelasan sekaligus menarik uang baru tersebut.

Namun, Gubernur BI yang kala itu masih dijabat oleh Agus Martowardojo melalui keterangan resminya yang dirilis pada 23 Januari 2017 membantahnya. Ia menegaskan, logo itu adalah logo BI yang dipotong secara diagonal, sehingga membentuk ornamen yang tidak beraturan.

Gambar tersebut merupakan gambar saling isi (rectoverso), yang merupakan bagian dari unsur pengaman uang rupiah. Unsur pengaman dalam uang rupiah bertujuan agar masyarakat mudah mengenali ciri-ciri keaslian uang, sekaligus menghindari pemalsuan. Pencetakan pun dilakukan dengan teknik khusus, sehingga terpecah menjadi dua bagian di sisi depan dan belakang lembar uang, dan hanya dapat dilihat utuh bila diterawang.

uang rupiah baru Foto: Dok.BI

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Direktur Utama Perum Peruri Prasetio. Dia menegaskan logo BI pada uang NKRI yang menggunakan metode rectoverso semata-mata bertujuan untuk memastikan sistem keamanan terjaga.

"Itu semata-mata security saja jangan dipersepsikan yang lain," kata Prasetio.

Peruri selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam melakukan pencetakan uang rupiah selama ini. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016.

Buka halaman selanjutnya untuk lihat 'serangan' lebih dahsyat ke Rupiah.