Duh! Lebih dari 12 Ribu Desa Belum Tersambung Internet

Duh! Lebih dari 12 Ribu Desa Belum Tersambung Internet

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 19 Agu 2020 21:51 WIB
Seorang Bhabinkamtibmas mengawasi sejumlah siswa yang belajar di Polsek Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (18/8/2020). Polsek tersebut menyediakan jaringan internet gratis dan ruangan belajar bagi siswa yang tidak memiliki gawai cerdas maupun paket data internet untuk belajar daring sejak bulan Juli 2020 lalu. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/foc.
Foto: ANTARAFOTO/Adiwinata Solihin: Siswa belajar daring di Polsek
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan lebih dari 12.000 desa di Indonesia masih belum tersambung koneksi internet. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan untuk menggiring Indonesia menjadi negara maju.

"Masih lebih dari 12.000 desa di Indonesia tidak bisa akses internet seperti yang kita lakukan ini. Kalau saya dulu travelling ke daerah-daerah, selalu kantor wilayah (Kanwil) di sana kualitas dari koneksinya tidak bagus," ujar Sri Mulyani dalam acara Town Hall Meeting Kemenkeu secara virtual, Rabu (19/8/2020).

Padahal, di masa pandemi virus Corona (COVID-19) internet sangat dibutuhkan, mulai dari untuk sekolah daring, hingga bekerja dari rumah atau work frome home (WFH).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau di suatu tempat kita taken for granted seolah-olah Wifi ada di mana-mana, ini tidak semua di Indonesia seperti yang sekarang kita miliki. Jadi itu sesuatu yang harus kita pikirkan, apalagi dalam COVID-19 ini ternyata backbone IT kita penting untuk kita miliki untuk merasakan kegiatan pendidikan yang tidak bisa di sekolah, kesehatan, dan bahkan work from home," terang Sri Mulyani.

Selain menyelesaikan persoalan internet, menurut Sri Mulyani Indonesia juga harus memperbaiki kualitas listrik di seluruh penjuru Tanah Air, dan tentunya menyempurnakan infrastruktur.

ADVERTISEMENT

"Kita ingin menjadi negara upper income country, yang maju, modern, beradab, itu berarti infrastruktur harus dibangun. Masih banyak rakyat kita yang bahkan tidak mendapatkan air bersih. Kalau sekarang ratio electrification sudah 100%, tapi kualitasnya beda," paparnya.

Tak hanya itu, menurutnya membangun institusi publik atau pemerintahan yang profesional juga menjadi keharusan untuk memajukan bangsa.

"Institusi yang membuat kebijakan publik tidak maju, ya negaranya tidak maju. Karena kita akan menjadi penghalang, bukan katalis atau pendorong, atau pun solusi. Jadi beban kita sangat banyak, merancang kebijakan negara, mengelola akses negara, dan menjadi birokrat yang reliable, kompeten, punya integritas, profesional dalam menghadapi tantangan yang terus berubah," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.




(hns/hns)

Hide Ads