Strategi Airlangga Percepat Realisasi Belanja Negara di Masa Pandemi

Yudistira Imandiar - detikFinance
Jumat, 21 Agu 2020 12:24 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Foto: dok Kemenko Perekonomian
Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mematangkan strategi pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19. Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) yang dilaksanakan di Bali, Jumat (21/8/2020).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, saat ini pemerintah fokus pada akselerasi realisasi anggaran program-program strategis penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program di kementerian/lembaga.

"Saya dan para Menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian membahas hal-hal terkait strategi percepatan realisasi belanja program-program strategis, supaya ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh positif," terang Airlangga dalam keterangan tertulis.

Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas program dan kebijakan strategis dalam penanganan dampak Pandemi COVID-19 dari sisi ekonomi. Salah satunya melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka pendek untuk mendorong percepatan realisasi anggaran.

Airlangga menilai percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Pemerintah, kata dia, mengupayakan strategi tersebut dapat berjalan efektif.

"Tidak lupa, kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara reguler dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini," sambung Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu merinci, ada beberapa usulan program Kemenko Perekonomian, di antaranya Pinjaman PEN Daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan no. 105/2020), tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk program PEN, program padat karya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan desa digital dan UMKM digital. Selain itu, diusulkan pula penambahan kuota alokasi program Kartu Prakerja, program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat, dan program padat karya dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, ada juga usulan program dari sejumlah kementerian dan lembaga. Usulan tersebut antara lain program Bangga Buatan Indonesia, program beli karet untuk aspal 2020-2021, program beli bahan baku industri kecil dan menengah, program beli (discount) produk UMKM, program beli produk rakyat melalui Pegadaian, dan program padat karya penyangga wisata.

Airlangga menjelaskan, program-program tersebut diusulkan karena memenuhi beberapa kriteria, seperti dapat mendorong pemulihan ekonomi, berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerjaan (padat karya) maupun terhadap pertumbuhan ekonomi, dan nilai programnya cukup besar.

Ditambahkan Airlangga, upaya akselerasi belanja pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dilakukan dari berbagai aspek. Dari sisi ketenagakerjaan, paparnya, diselenggarakan program Kartu Prakerja kini telah memasuki gelombang kelima yang pendaftarannya akan ditutup pada Minggu, 23 Agustus 2020.

Dari empat gelombang sebelumnya, terdata lebih dari 13 juta orang dari seluruh provinsi di Indonesia yang mendaftar. 9 juta orang telah melakukan verifikasi email dan sekitar 7 juta orang telah dilakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Dari aspek pangan dan pertanian, pemerintah telah berhasil mendorong produk domestik Bruto sektor pertanian triwulan II 2020 memasuki jalur pertumbuhan positif 2,19% year on year," jelas Airlangga.

Ia menambahkan, kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah juga tengah dikembangkan. Food estate ini diarahkan untuk membangun sistem produksi pangan modern dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Tahun 2020 ini, lanjut Airlangga, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan food estate di lahan rawa tersebut seluas 30.000 hektar.

Selanjutnya, untuk memberikan sentimen positif kepada para investor dan mempercepat proses pemulihan ekonomi, Pemerintah terus memberikan berbagai fasilitas investasi baik berupa fasilitas perpajakan maupun non-perpajakan, seperti kemudahan ketersediaan tanah dan kesiapan infrastruktur.

"Selain itu, guna memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor dan impor, khususnya impor bahan baku dan bahan modal, maka pemerintah juga terus mengurangi hambatan impor bahan baku/penolong khususnya untuk industri yang berorientasi ekspor," tutur Airlangga.

Dalam hal bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Airlangga memaparkan pemerintah telah mempercepat penyaluran dana bantuan produktif UMKM dan pinjaman super lunak Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang berusaha.

"Percepatan penyaluran bantuan modal kerja dan pinjaman lunak tersebut akan mempercepat pemulihan usaha mikro dan membantu penyelesaian pekerja yang terkena PHK," kata dia.

Airlangga melanjutkan, di bidang riset dan inovasi, pemerintah segera bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang bergerak di bidang farmasi untuk memperoleh vaksin dalam jumlah yang lebih banyak. Kerja sama antar negara dan antar lembaga dalam menguji coba vaksin juga telah dilakukan.

Airlangga menjabarkan selama periode 2020-2024, sebagian Proyek Strategis Nasional (PSN) dikerjakan dengan program padat karya yang memberikan tambahan tenaga kerja langsung sebesar 209.139 orang. PSN ini meliputi sektor bendungan, irigasi, jalan tol, penyediaan air bersih, sanitasi, bandara, pelabuhan, perkeretaapian, dan infrastruktur kawasan.

"Kegiatannya meliputi pekerjaan saluran, pemasangan pagar, galian dan timbunan, land clearing, instalasi pipa sambungan rumah, site cleaning, pemasangan rel, balas, wesel kereta api dan lain-lain," tambah Airlangga.

Di samping itu, pemerintah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan Korea Selatan dalam melaksanakan Travel Corridor Arrangement (TCA), yakni fasilitas kunjungan singkat bagi sektor pebisnis esensial dan diplomatik yang akan melanjutkan berbagai proyek kerja sama investasi dan bisnis secara bilateral. Kunjungan tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

"Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah membahas pengaturan TCA dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)," kata Airlangga.



Simak Video "Airlangga ke Joe Biden: Berikan Ketenangan di Indo-Pasifik"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/hns)