Buy Back Rp 12 T? Pede Aja Lagi

Jakarta - Meski APBN 2006 bakal defisit 0,7 persen PDB atau sekitar Rp 19 triliun, namun pemerintah tetap percaya diri alias pede untuk membeli kembali alias buy back saham Indosat. Katanya, banyak yang mau bantu pemerintah untuk buy back yang nilainya mencapai Rp 12 triliun itu."Apa susahnya pemerintah menerbitkan SUN. Bisa juga dari BUMN-BUMN yang banyak duit kita kumpulkan, bisa juga swasta nasional, bisa juga dari pemerintah," kata Sekreteris Menneg BUMN Said Didu.Meski yakin bisa meraup duit Rp 12 triliun, namun pemerintah tampaknya harus bersabar. Sang pemilik 42 persen saham yakni Singapore Technology Telemedia (STT) belum mau menjual sahamnya. Demikian ringkasan berita yang berhasil dihimpun detikcom hingga Jumat (6/1/2006) pukul 17.00 WIB. Ringkasan berita lainnya adalah:Excelcomindo Akan Terbitkan Obligasi US$ 200 JutaOperator seluler PT Excelcomindo Pratama Tbk (EXCL) akan mulai menawarkan obligasi senilai US$ 200-US$ 250 juta kepada investor internasional pekan depan. Obligasi itu akan ditawarkan ke investor di Asia, Eropa dan AS.Bertindak sebagai joint-lead underwriters untuk penjualan obligasi ini adalah JP Morgan, UBS dan CIMB Niaga. Obligasi ini juga telah mendapat rating BB- (double B minus) dari Standard & Poors (S&P).Tiga Maskapai Asing Minati GarudaTiga maskapai penerbangan raksasa yakni Lufthansa, KLM Royal Dutch Airlines dan Thai Airways sudah menyatakan minatnya terhadap Garuda. Maskapai pelat merah ini pun sudah mengajukan proposal ke Menko Perekonomian untuk meminta dana talangan atau bridging loan sebesar US$ 105 juta yang digunakan untuk membayar utang Garuda yang telah jatuh tempo.Masih berkaitan dengan Garuda, pemerintah berniat melego Gedung Garuda senilai Rp 250 miliar. Namun karena letaknya masih di ring 1, tak sembarang orang boleh membelinya.Impor Beras 110.000 TonPemerintah akhirnya memberikan izin Bulog untuk impor maksimal 110.000 ton beras. Angka itu diambil setelah mobilisasi beras dari petani yang dilaksanakan hingga Kamis (5/1/2006) pukul 24.00 WIB mendapatkan 21.915 ton beras.Penghapusan PPN Komoditi Primer DitundaPemerintah terpaksa menunda penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) komoditi primer produk pertanian yang semula akan dimulai 1 Januari 2006. Alasan penundaan, karena pemerintah hingga kini belum bisa berkonsultasi dengan DPR yang sedang reses. (qom/)