Jakarta -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang masih jauh dari angka 100%. Per 19 Agustus 2020, realisasi baru mencapai Rp 174,79 triliun atau 25,1% dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun.
Yang sangat memprihatinkan adalah pembiayaan korporasi sampai hari ini realisasinya masih 0%. Padahal alokasi yang disiapkan pemerintah senilai Rp 53,57 triliun. Dari total anggaran itu, sebanyak Rp 15,5 triliun sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rp 3,4 triliun tanpa DIPA, dan Rp 34,7 triliun belum di-DIPA-kan.
"Untuk pembiayaan korporasi belum dilakukan realisasi karena untuk beberapa PMN BUMN sudah terbit dan sekarang sedang dalam proses final dan ini kemudian akan diikuti pencairan. Realisasinya mungkin masih dianggap 0," ungkapnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp 7,36 triliun atau setara 8,4% dari pagu Rp 87,5 triliun. Sementara untuk perlindungan sosial, realisasinya mencapai Rp 93,18 triliun atau 49,7% dari pagu Rp 203,91 triliun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut progres realisasi dukungan sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp 12,4 triliun atau setara 11,6% dari pagu senilai Rp 106,05 triliun.
Sedangkan realisasi insentif perpajakan untuk mendukung dunia usaha sebesar Rp 17,23 triliun atau 14,2% dari pagu senilai Rp 120,61 triliun. Untuk dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Sri Mulyani bilang, realisasinya sudah mencapai Rp 44,63 triliun atau setara 36,1% dari pagu sejumlah Rp 123,47 triliun.
Dengan penyerapan PEN tersebut, bagaimana nasib ekonomi di triwulan III-2020? Klik halaman selanjutnya.
Sri Mulyani menyadari sangat berat mengejar pertumbuhan ekonomi yang positif apabila pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 hanya berasal dari belanja pemerintah saja.
"Kita masih terus melakukan (pemulihan ekonomi), kan masih ada 1,5 bulan untuk kuartal III-2020. Tapi memang kalau tanpa recovery dari sisi konsumsi dan investasi, kalau hanya government saja agak berat juga untuk bisa memulihkan seluruhnya," katanya.
"Jadi dalam hal ini semua mesin pertumbuhan juga harus pulih, nggak cuma dari pemerintah saja. Makanya kita coba dari konsumsi dan investasi bisa pulih lagi," tambahnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut akan mendorong belanja setiap kementerian/lembaga (K/L). Dengan begitu setidaknya akan menggerakkan perekonomian.
"Beberapa kementerian kemarin sudah meningkat untuk akselerasinya pada minggu terakhir kemarin ini. Jadi sekarang para menteri betul-betul memberikan perhatian terhadap belanja mereka. Jadi mereka punya rencana penggunaan dananya, kita lihat apakah terealisasi setiap minggu kita juga sampaikan kepada seluruh menteri dan menkonya kalau terjadi jadwal yang meleset, jadi bisa dilakukan koreksi yang lebih cepat," tuturnya.
Pemerintah akan menerapkan re-programming atau mengalihkan anggaran aktivitas di setiap K/L yang sifatnya tidak penting menjadi langsung bisa dirasakan oleh masyarakat seperti program padat karya.
"Yang tadinya untuk kegiatan diklat atau aktivitas, tapi karena ada COVID sekarang sifatnya bisa pake zoom dan anggarannya nggak terserap, maka dia bisa saja diubah jadi padat karya yang langsung diubah untuk masyarakat. Itu kan berubah sama sekali. Itu biasanya harus dilakukan dengan bicara dengan DPR dan DIPA-nya harus disesuaikan," terangnya.
Meski begitu, Sri Mulyani tidak mau memperkirakan berapa realisasi yang akan diserap pemerintah dari program PEN dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020.
"Kita tetap mengikuti yang ada di dalam rencana pencairan penggunaan dananya mereka. Itu saja. Jadi saya tidak memperkirakan berapa persen. Tapi kayaknya dengan akselerasi, kita berharap pada minggu kedua ini dan pada September akan diakselerasi," tandasnya.
Simak Video "Video: Sri Mulyani Sebut APBN Bulan Mei Defisit Rp 21 T"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
