Kok Bisa Anggota DPRD Dapat Bansos?

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 26 Agu 2020 17:08 WIB
Ratusan warga mengantre di salah satu Kantor Pos di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jawa Barat untuk mengambil bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.
Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan ada salah satu anggota DPRD yang mendapatkan bantuan sosial (bansos). Hal itu juga menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan pemerintah.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulah mengatakan penyebab utama salah satu anggota DPRD mendapatkan bansos karena datanya belum diperbaharui oleh pemerintah daerah setempatnya.

"Kami menemukan anggota DPRD dapat bantuan sosial. Kenapa ini bisa terjadi? karena Pemda nggak update yang diserahkan adalah data lama dan nggak dilakukan updating," kata Zudan dalam acara ANPK, Rabu (26/8/2020).

Dia mengungkapkan, pemberian layanan publik dan pelaksanaan program perlindungan sosial alias bansos ini sudah harus mengacu pada data yang berkualitas. Menurut dia, salah satu data yang bisa dimanfaatkan adalah berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Menurut Zudan, ada dua hal yang membuat NIK memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan program perlindungan sosial. Pertama, mengintegrasikan data berdasarkan angka dan bukan lagi berdasarkan nama.

Kedua, standarisasi data. Zudan menjelaskan, standarisasi yang dimaksud adalah menyamakan kategori data yang akan dipakai pemerintah ke depannya.

"Kalau melihat pada data awal subsidi, banyak sekali kategorinya nggak punya standar data yang sama. Pertama standarisasi, ada yang memasukkan nama lengkap, ada yang memasukkan nama panggilan, ada yang memasukkan nama ibu dari anak bernama setiawan, ibunya setiawan, bukan nama ibunya. Ada yang ditulis nama bayi, anak ibunya maryam, ditulis nama ibunya. Kalau dicari database tidak akan ketemu. Makanya harus bangun standarisasi," jelasnya.

Lebih lanjut Zudan mengungkapkan, saat ini sudah ada sekitar 2.500 instansi atau lembaga yang sudah menggunakan NIK sebagai dasar melaksanakan pelayanan publik maupun program perlindungan sosial lainnya.

Zudan menceritakan awal pertama menjabat sebagai Dirjen Dukcapil hanya ada 70 lembaga yang percaya dengan data dukcapil pada tahun 2015. Saat ini, sudah ada 2.115 lembaga yang menggunakan.



Simak Video "Pledoi Korupsi Bansos, Eks Anak Buah Juliari Minta Maaf"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)