Subsidi Pulsa buat PNS Bisa Dongkrak Konsumsi?

Subsidi Pulsa buat PNS Bisa Dongkrak Konsumsi?

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 26 Agu 2020 16:54 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Anggota Badan Anggaran DPR RI Mufti Anam menilai, kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi pulsa sebesar Rp 200 ribu ke pegawai negeri sipil (PNS) alias aparatur sipil negara (ASN) bukan sebuah keputusan yang bisa memberi dampak lebih ke perekonomian, terutama untuk mengerek konsumsi masyarakat.

"Sebenernya PNS kan sudah dapat subsidi pulsa Rp150 ribu, sekarang dinaikkan jadi Rp 200 ribu. Dari segi pemerintah, kebijakan ini memudahkan. Kan tinggal tambahi duitnya. Datanya sudah ada. Implementasi kebijakannya sangat mudah, tidak perlu kerja ekstra," ujar Mufti Anam, Rabu (26/8/2020).

Kebijakan subsidi pulsa itu, sambung Mufti, juga bisa dikerangkai sebagai strategi pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran di tengah pandemi COVID-19.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari sisi implementasi kebijakan, sekali lagi, itu sangat mudah. Tapi soal efektivitas, nanti dulu. Kebijakan ini relatif tidak perlu. Karena tidak ada transmisinya ke peningkatan konsumsi masyarakat sama sekali," jelas Mufti yang juga anggota Komisi VI DPR RI.

Apalagi, ada argumentasi bahwa subsidi tersebut membantu PNS untuk tetap bisa mengikuti rapat virtual di tengah pandemi.

ADVERTISEMENT

Padahal, menurut Mufti, upaya mendongkrak konsumsi akan jauh lebih penting ketimbang kebijakan subsidi pulsa ke PNS, mengingat konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 57 persen terhadap perekonomian nasional.

"Kemarin kan konsumsi rumah tangga minus 5,51 persen. Maka seharusnya kebijakan pemerintah sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan konsumsi. Menjaga kepercayaan masyarakat untuk konsumsi, itu sangat mendesak dilakukan, karena kelompok menengah-atas sekarang wait and see untuk spending uangnya," jelasnya.

Kalau pun ada subsidi pulsa, Mufti menyarankan lebih baik ke pelajar dan mahasiswa. "Pemerintah punya database yang cukup bagus untuk penerima beasiswa, misalnya program Bidik Misi pemerintah datanya cukup mutakhir," ujarnya.

"Atau seharusnya subsidi pulsanya ke hulu, ke operatornya, biar bisa dinikmati masyarakat luas terutama untuk mengakses pembelajaran jarak jauh," pungkasnya.




(dna/dna)

Hide Ads