.webp)
Persoalan data dalam realisasi bantuan pemerintah, baik Rp 600 Ribu/bulan untuk pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta, maupun Bantuan Presiden (Banpres) produktif Rp 2,4 juta bagi pelaku usaha mikro, dan bantuan lainnya kerap kali jadi perdebatan. Salah satu kekhawatiran yang mencuat di kalangan publik ialah penerima bantuan yang memperoleh hingga dua kali, sedangkan ada banyak yang belum menerima sama sekali.
Menanggapi hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir menilai jika penyalurannya dilakukan tanpa korupsi, maka tak apa-apa jika ada masyarakat yang menerima bantuan hingga dua kali.
"Prinsipnya begini, kalau memang tadi, ini bukan berarti kita naif ya, tetapi kalau tadi bantuan pemerintah secara langsung kepada orang yang membutuhkan, baik keluarga miskin atau pun tadi usaha mikro ternyata kena dua kali, saya rasa selama kita nggak korupsi, memberikan ke orang yang kekurangan dua kali ya nggak apa-apa lah.." kata Erick Thohir usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis (27/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemerintah tak pernah sengaja menyalurkan bantuan hingga dua kali kepada satu penerima.
"Kan proses peraturannya jelas. Bukan kita sengaja dua kali, tapi peraturannya jelas. Tadi, subsidi gaji berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan yang masih membayar sampai bulan Juni, jadi jelas. Kalau tiba-tiba baru ikut Juli, ya bagaimana dong?" kata Erick lalu tertawa.
Dalam hal ini, ia menerangkan pemerintah mengutamakan penyaluran pada data yang sudah tersedia dan tercatat secara resmi.
"Tadi Pak Budi (Wamen BUMN) juga luncurkan di Istana Presiden, salah satunya kan bagaimana subsidi gaji ini bisa dipertanggungjawabkan. Data BPJS Ketenagakerjaan tadi sudah terbukti 2,5 juta berjalan dengan langsung kepada akun banknya. Dan sudah ada 13,8 juta dari 15,7 juta, ini sesuatu yang baik, yang selama ini kadang-kadang ribut mengenai data," pungkas Erick Thohir.
(hns/hns)
