.webp)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikritik habis oleh anggota Komisi V DPR soal penyerapan anggaran. Pasalnya, hingga bulan Agustus serapan anggaran 50% saja belum tercapai.
Salah satu anggota Komisi V Irwan mengatakan penyerapan anggaran masih sangat rendah. Menurutnya, penyerapan anggaran kementerian di tengah situasi krisis seperti ini bisa membantu meminimalisir dampak pertumbuhan ekonomi yang minus.
"Saya menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pemerintah, ini kaitannya dalam pemulihan ekonomi nasional. Terkhususnya lagi Kemenhub dan PUPR yang masih di bawah 50%. Ini jadi penting karena dengan situasi seperti ini penyerapan maksimal bisa bantu pemerintah menghindari dampak resesi maupun pertumbuhan minus," ungkap Irwan di ruang rapat komisi V DPR, Jakarta, Senin (31/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irwan juga menyoroti program padat karya Kemenhub yang juga masih rendah realisasinya, salah satunya pada Ditjen Perhubungan Darat. Hingga kini saja dari target penyerapan Rp 7 triliun dan mempekerjakan 3.100 orang, realisasinya baru Rp 1,4 triliun dan mempekerjakan 848 orang saja.
"Optimalisasi padat karya juga sangat penting, ini khususnya bantu masyarakat di daerah. Ini serapan rendah, misalnya Kemenhub, Ditjen Darat dari target Rp 7 triliun, baru Rp 1,4 triliun. Dari target pekerjakan 3.100 orang, ini baru 848 orang. Sangat kecil presentase. Ini baru Ditjen Darat lho," kata Irwan.
Rendahnya penyerapan anggaran juga disoroti Sumail Abdullah anggota komisi lainnya, Sumail mengatakan bahwa percepatan penyerapan anggaran harus dipercepat. Khususnya pada program padat karya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Serapan masih kurang 50%, 4 bulan lagi 2020 udah mau selesai. Saya minta ini agar dilakukan percepatan, khususnya yang padat karya, ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat," kata Sumail.
Dari paparan tiga menteri yang hadir dalam rapat, memang Kemenhub dan Kementerian PUPR masih rendah realisasi anggarannya hingga bulan Agustus.
Kementerian PUPR misalnya, dari total anggaran Rp 85,5 triliun realisasi anggarannya baru 48,13%. Sementara itu, Kemenhub realisasi anggarannya cuma mencapai 45,27% dari total anggaran Rp 36,1 triliun.
Sementara itu Kemendes-PDTT yang menterinya juga hadir dalam rapat, serapan anggarannya paling tinggi mencapai 55% dari total anggaran Rp 2,57 triliun.
(ang/ang)
