.webp)
"Kami berharap pemerintah tetap mengendalikan utang dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dan mengharapkan adanya peningkatan efisiensi biaya utang sehingga beban utang kita bisa diperkecil," kata dia dalam rapat kerja yang dihadiri Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar DPR, Selasa (1/9/2020).
Pada kesempatan itu, dia juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi fiskal. Dirinya menilai kebijakan pemerintah dalam menjalankan strategi kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun anggaran 2021 dilakukan secara ekspansif konsolidatif. Dirinya pun meminta agar hal itu tetap terarah dan terukur.
"Harus terus dilakukan sebagai wujud dan komitmen pemerintah untuk mendukung proses recovery sosial ekonomi menuju kondisi normal antara penerimaan negara, apakah itu dari sektor pajak dan PNBP, dan seterusnya, dan belanja negara," sebutnya.
Baca juga: BI Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,8% di 2021 |
"Jangan sampai ada istilah 'besar pasak daripada tiang'. Nanti yang merugi adalah anak cucu kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan spending-spending (pengeluaran) tapi tidak juga kita memikirkan bagaimana kesehatan dari fiskal kita," sambung pria yang akrab disapa Ibas.
Dia juga berpesan agar peningkatan APBN harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pihaknya menegaskan bahwa jika benar-benar negara ingin bangkit dan ekonominya pulih dipastikan juga kesejahteraan masyarakat.
Fraksi partai Demokrat, lanjut dia meminta pemerintah untuk dapat memanfaatkan belanja negara secara optimal dengan melakukan penajaman belanja operasional, optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi, mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi, redesign sistem perencanaan dan penganggaran, serta transfer ke daerah dan dana desa agar lebih efisien.
"Dan akhirnya fraksi partai Demokrat juga meminta agar RAPBN tahun 2021 tidak mengesampingkan kebutuhan masyarakat," tambahnya.
(toy/zlf)
