.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis isu tim Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak lagi kompak. Sri Mulyani menegaskan, hubungan pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tetap kompak.
Tepisan Sri Mulyani disampaikan saat dirinya memberikan jawaban atas pendalaman yang dilayangkan para anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di ruang rapat KK1, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
"Saya merasanya dan menjaganya terus kompak," tegas Sri Mulyani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KSSK belakangan ini sedang menjadi sorotan lantaran memiliki peran penting dalam menjaga kondisi sistem keuangan nasional si tengah pandemi Corona.
Sri Mulyani juga pernah mengkonfirmasi bahwa pemerintah sedang menyiapkan Perppu reformasi keuangan dengan meriview beberapa UU seperti UU BI, UU OJK, UU PPJK, UU LPS, hingga UU Keuangan Negara. Meski begitu, Sri Mulyani memastikan tim KSSK masih kompak.
"Saya ngerasanya sih kompak ya Pak Wimboh," katanya.
Belum lama ini, DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) tengah menyusun Revisi Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Ada beberapa hal penambahan dalam usulan revisi UU tersebut.
Dalam bahan Rapat Baleg yang dilansir detikcom, Selasa (1/9/2020), ada beberapa ketentuan beberapa pasal dalam UU tersebut yang diusulkan diubah, dihapus dan ada yang ditambahkan. Bahan tersebut baru berupa bahan paparan matriks persandingan oleh Tim Ahli Baleg.
Salah satu yang mencolok dari bahan itu adalah usulan adanya Dewan Moneter. Pada pasal 7 ayat 1 ditambahkan yang tadinya berbunyi "tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah" kemudian ditambahkan kalimat "serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan".
Selain itu pada pasal 7 ditambahkan lagi 1 ayat yang berbunyi "Penetapan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Moneter."
Dalam bahan usulan revisi UU BI itu juga menghapus ketentuan pasal 9 dan kemudian ditambahkan pasal 9A, 9B dan 9C. Pasal 9A ayat 1 berbunyi Dewan Moneter membantu Pemerintah dan Bank Indonesia dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Lalu di ayat 2 menyebutkan Dewan Moneter akan memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.
Dalam usulan revisi itu juga menyebutkan Dewan Moneter terdiri dari 5 anggota, yaitu Menteri Keuangan dan 1 orang menteri yang membidangi perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
Disebutkan juga jika dipandang perlu, Pemerintah dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Moneter. Sementara sekretariat Dewan Moneter diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Simak Video "Video: Sri Mulyani Ungkap Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Capai Rp 7 Triliun"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)
