Pemerintah Dinilai 'Ugal-Ugalan' Dalam Berutang, Benarkah?

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik Rachbini mengkritisi kebijakan utang pemerintah yang menurutnya ugal-ugalan dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), termasuk kebijakan utang untuk penanganan Corona (COVID-19).

Didik mengatakan situasi saat ini adalah utang membengkak, sedangkan pandemi COVID-19 meningkat. Dia menyoroti jumlah utang di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hingga akhir Mei 2020 mencapai Rp 5.258,57 triliun. Utang tersebut dinilai 300% dari anggaran presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan 20 kali lipat dari anggaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

"Ini utang yang ugal-ugalan. Utangnya menggunung, COVID-nya terus meningkat. Jadi jumlah penerbitan utang zaman presiden Jokowi tiga kali lipat. Utang tersebut 300% dari anggaran total SBY, itu sama dengan 20 x lipat anggaran Nadiem Makarim," kata Didik dalam webinar bertajuk 'Politik APBN dan Masa Depan Ekonomi', Rabu (2/9/2020).

Melihat jumlah utang yang terus meningkat, Didik menilai saat ini Indonesia sudah masuk pada perangkap utang. Utang pemerintah Indonesia dinilai akan menjadi palu mematikan bagi presiden yang akan datang.

"Harus siap-siap menerima tumpukan utang yang dibikin pada saat ini. Jadi utangnya ini besar. Selain utang di APBN, ada juga utang di luar APBN yaitu utang BUMN, utangnya itu sekarang bertambah Rp 7.248 triliun. Utang publik ya utangnya pemerintah daerah, utangnya pemerintah pusat, utangnya BUMN," sebutnya.

Di luar utang tersebut, Bank BUMN juga dinilai menjadi beban pemerintah. Bila Bank BUMN mengalami gagal bayar, maka yang akan membayar adalah negara.

"Dalam kategori sistem moneter internasional, itu dianggap sebagai utang. Bila ditambah dengan utang Bank BUMN, itu menjadi lebih dari Rp 10.000 triliun. Kalau itu gagal bayar, yang membayar adalah APBN," ungkapnya.