.webp)
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gudang pupuk PT Petrokimia dan PT Pupuk Kujang Lini III yang berada di kawasan pertanian Pantura Jawa Barat, Indramayu. Sidak itu dalam rangka mengecek stok ketersediaan pupuk subsidi guna mengantisipasi kekurangan atau alokasi kebutuhan para petani sehingga meskipun di masa pandemi COVID-19, ketersediaan pupuk tetap aman. Lantas bagaimana ketersediaannya?
"Saya memastikan ketersedian stok aman. Pendistribusian pupuk harus benar-benar untuk petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektare, jangan sampai salah sasaran penerima. Untuk selesaikan permasalahan distribusi kita menyikapinya dengan membutuhkan detailing check and recheck di lapangan. Sehingga pupuk subsidi didistribusikan sesuai dengan kebutuhan," ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2020).
Syahrul menambahkan ketersediaan dan kesiapan pupuk cukup baik. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, pupuk harus terus dilakukan pengecekan sehingga ketersediaan pupuk, kesiapan pupuk dan ketepatan distribusi serta penerima subsidi pupuk dapat terjaga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah jalan ke beberapa provinsi dan hari ini saya berada di Jawa Barat dan ada 2 industri pupuk yang bisa saya lihat. Pertama Pupuk Kujang dan PT Pupuk Petrokimia," imbuhnya saat acara kunjungan kerja dan penandatanganan nota deklarasi dukungan bersama kepada korporasi petani padi di Kabupaten Indramayu.
Dia menuturkan pemberian subsidi pupuk harus sebanding dengan peningkatan hasil produksi. Ia memaparkan dalam 3 bulan terakhir distribusi pupuk diawasi dengan ketat sehingga produktivitas yang kita butuhkan dapat tercapai.
"Musim tanam ke satu dengan 7,4 juta ton hektare pupuknya sudah aman hasilnya produktivitas aman. Kita berharap musim tanam kedua atau musim tanam kering ini seluas 5,8 juta ton ha dapat mendapatkan pemupukan yang baik sehingga produktivitasnya juga dapat meningkat," tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan guna mensukseskan upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, penambahan alokasi subsidi pupuk akan direncanakan mencapai volume 1 juta ton, dan menelan anggaran sekitar Rp 3,14 triliun. Dengan penambahan itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang kurang di sejumlah wilayah Indonesia.
"Kementan menerapkan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dengan eRDKK. Penyaluran pupuk subsidi melalui eRDKK terbukti hasilnya efisien. Data penerima valid hingga 94 persen sebab didukung data akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) hasil pemadanan dengan Dukcapil sehingga lebih valid," jelas Sarwo.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan mengatakan Kementan melalui program Korporasi Petani sangat mengefektifkan penggunaan kartu tani. Dengan demikian, jika petani yang terorganisir dalam kelompok tani dikorporasikan tentu tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi pupuk dan segala input produksi lainnya.
"Untuk distribusi pupuk terjamin aman, kami bersinergi dengan pihak perusahaan pupuk agar segera mendaratkan atau menyalurkan stok yang ada di gudang. Kami pun selalu meminta kepala dinas untuk masif koordinasi dengan pihak perusahaan pupuk," tutur Suwandi.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Thohir mengatakan sistem distribusi pupuk saat ini memang ada dua permasalahan di antaranya lokasi yang kurang serta pemberlakuan kartu Tani diharapkan berlaku pada 1 September 2020 ini. Kendati demikian, ia menyebutkan Kementan sangat tepat mengimplementasikan program korporasi petani sehingga penggunaan kartu tani dapat menjadi solusi untuk masalah distribusi pupuk.
"Jadi saya setuju sekali dengan korporasi petani. Korporasi itu sudah betul. Kalau kartu tani baiknya diberikan berkelompok bukan per orang. Misalkan satu korporasi ada 10 petani maka diberikan satu kartu tani sehingga penggunaan kartu ini dapat terorganisir dengan baik," bebernya.
Masih di tempat yang sama, Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi menegaskan pihaknya telah menyediakan stok pupuk dalam jumlah yang aman. Stok pupuk urea bersubsidi wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah tercatat sebanyak 122.533 ton atau 1147% dari ketentuan Distan sebesar 10.687 ton. Sampai dengan 30 Agustus 2020, pihaknya telah menyalurkan 104% pupuk subsidi kepada petani
"Jumlah tersebut setara dengan sekitar 475.818 ton pupuk, dari ketentuan dinas pertanian sebesar 457.188 ton dan Pupuk Kujang sudah menyalurkan sesuai lokasi dari pemerintah," pungkasnya.
(prf/hns)
