Bantuan Rp 600 Ribu hingga Prakerja Lanjut ke 2021, Sri Mulyani Lapor DPR

ADVERTISEMENT

Bantuan Rp 600 Ribu hingga Prakerja Lanjut ke 2021, Sri Mulyani Lapor DPR

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 07 Sep 2020 14:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan rencana pengalokasian dana kelurahan awalnya mencuat saat rapat pemerintah dengan walikota, pemerintah daerah dan DPR
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan rencana perpanjangan program bantuan sosial (bansos) di tahun 2021. Rencana tersebut merupakan hasil sidang kabinet paripurna yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sri Mulyani mengatakan, rencana perpanjangan beberapa program bansos di 2021 merupakan upaya penyesuaian karena masih berkembangnya kasus Corona di Indonesia. Dirinya pun melaporkan rencana tersebut kepada Komisi XI DPR.

"Saya sampaikan kepada Komisi XI, karena tadi barusan Sidang Kabinet Paripurna, juga tampaknya 2021 masih akan bergerak beberapa program PEN dan penanganan COVID karena kita tahu bahwa sampai akhir tahun meskipun ada harapan ada vaksin tapi COVID masih ada," kata Sri Mulyani di ruang rapat KK1 DPR, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Sri Mulyani mengaku, keputusan memperpanjang atau mengurangi jumlah anggaran perlindungan sosial ke depannya harus bisa dipahami oleh Komisi XI DPR sebagai mitra utama Kementerian Keuangan.

Menurut Sri Mulyani, penyesuaian kebijakan penanganan COVID dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) harus dikelola secara fleksibel oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara negara.

"Dalam konteks ini kami di Kemenkeu harus betul-betul fleksibel dalam melihat berbagai dinamika tapi tetap lihat disiplin fiskal," jelasnya.

"Jadi mohon untuk Komisi XI karena sebagai partner utama kami, juga bisa memahami dinamika yang harus kita kelola ini sebagai bendahara dalam situasi yang begitu sangat fleksibel dan berubah, tentu tanpa harus mengorbankan rambu-rambu prudential dari sisi fiskal policy kita," tambahnya.



Simak Video "Daftar Provinsi-Daerah yang Diganjar Pemerintah Rp 10 M"
[Gambas:Video 20detik]

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT