Korpri: ASN Itu Ideologinya Pancasila, Bukan Khilafah atau Komunis!

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 08 Sep 2020 17:20 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri HUT ke-47 Korpri di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Jokowi berselfie bersama aparatur sipil negara (ASN).
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Aplikasi anti radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN) sudah diluncurkan pekan lalu. Aplikasi ini diharapkan bisa melacak keberadaan para ASN atau PNS yang terpapar paham radikal.

Ketua Umum Korps Pegawai Negeri Sipil ( KORPRI) Zudan Arif Fakhrulloh mengungkapkan saat ini pihaknya berupaya untuk mengajak para PNS untuk selalu tegak lurus dengan Pancasila.

Dia menyebut hal ini adalah poin penting yang harus dilakukan oleh PNS. "Kami selalu mengimbau dan mengajak melalui kepengurusan Korpri di tingkat Kabupaten dan Kota. Pertama tegak lurus dengan Pancasila, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jadi tidak usah berpikir neko-neko lah," kata Zudan saat dihubungi detikcom, Selasa (8/9/2020).

Zudan mengatakan PNS dilarang keras untuk mengikuti paham radikal kiri atau kanan. "ASN itu ideologinya Pancasila, tidak boleh Khilafah atau komunis. Kalau mau komunis ya harus keluar dari PNS! Harus tegak lurus dengan Pancasila," ujarnya.

Dia mengatakan ajakan dan imbauan ini selalu dilakukan secara berkala oleh para pimpinan Korpri pusat dan daerah.

Zudan mengatakan memang Korpri bukan lembaga yang berwenang memberikan sanksi atau hukuman kepada ASN yang melanggar aturan, karena hal tersebut langsung ke pembina kepegawaian.



Simak Video "Dari 4,2 Juta PNS di Indonesia, 39,1% Hanya Urus Administrasi"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/dna)