Daftar Hukuman Buat PNS Terpapar Paham Radikal

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 09 Sep 2020 06:21 WIB
Ilustrasi Korpri
Foto: shutterstock
Jakarta -

Pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar paham radikalisme akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari lembaga terkait.

Hal ini karena PNS harus menjunjung tinggi nilai Pancasila dan dilarang keras melanggar ideologi Pancasila.

Hukuman yang diberikan beragam mulai dari yang berat sampai yang ringan. Apa saja ya hukumannya?

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengungkapkan untuk para ASN yang terbukti terpapar paham radikal maka akan mendapatkan sanksi tegas dari negara.

"Jika ada laporan nanti Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian akan menelusuri lebih jauh untuk mencari fakta-fakta," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (8/9/2020).

Dia menyebutkan untuk sanksi akan ditentukan atasan di lembaga terkait untuk hukuman dan disiplin.

Jenis hukuman yang diberikan tergantung nanti dari hasil pemeriksaan. "Hukuman bisa dari sedang sampai berat bahkan rekomendasi sampai pada pemberhentian tidak hormat," jelas dia.

Sebelumnya aplikasi ASN No Radikal ini juga tersambung langsung dengan Kementerian Agama, Kepala BNPT, Kepala BKN, Kominfo bahkan intelijen untuk mengawasi sekaligus menangani kasus radikalisme di lingkup ASN.

Aplikasi ini merupakan sebuah terobosan, inovasi berbasis IT, yang diharapkan dapat memudahkan penanganan radikalisme dan ini akan connect dengan daerah, akan berhubungan dengan BNPT, Kementerian Agama, dengan BKN dengan KASN, Kominfo khususnya dan badan cyber serta khususnya yang paling memonitor adalah dari intelijen bisa BIN bisa intelijen kejaksaan dan sebagainya.

Untuk diketahui, aplikasi ASN No Radikal ini adalah pengembangan dari portal aduanasn.id. Aduan ASN ini merupakan fasilitas pengaduan ASN atas dugaan-dugaan pelanggaran berupa radikalisme negatif yang meliputi Intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Dari situs ini, semua orang berhak untuk menyampaikan pengaduan ASN dengan cara mendaftarkan diri, mengunggah tautan (link) serta screenshot situs atau konten milik seorang ASN yang dicurigai terpapar paham radikalisme tersebut. Kemudian, hasil aduan tadi akan dipantau dan ditangani oleh Tim Aduan ASN.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Ini 12 Kategori PNS yang Nggak Dapat THR"
[Gambas:Video 20detik]