.webp)
Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan bantuan untuk UMKM bukan hanya bantuan modal Rp 2,4 juta. UMKM juga disuntik bantuan berupa KUR dengan bunga nol persen. Hal ini agar pelaku usaha UMKM bisa bertahan selama pandemi virus Corona.
"Masih ada bantuan dalam bentuk lain seperti KUR khusus dengan bunga nol persen dengan pagu 10 juta per UMKM. Selain itu ada juga dorongan digitalisasi UMKM yang dianggap cocok dengan kondisi pandemi," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman di sela-sela acara Forum Konsultasi Banpres Pelaku Usaha Mikro di Hotel Royal Ambarukmo, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (10/9/2020).
Pemerintah, kata dia, sudah mengembangkan program supaya UMKM on boarding. Akan tetapi belum semua UMKM bisa go digital. Oleh karena itu, ada program kakak asuh atau kakak angkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Program kakak asuh atau kakak angkat yaitu UMKM yang sudah on boarding akan mengajak tiga UMKM lain untuk masuk platform digital," ucapnya.
"Kita juga lakukan semacam konsolidasi UMKM tadi agar bisa masuk platform digital dan mudah sertifikasi. Dan itu berapa program kita lalukan digitalisasi penting agar UMKM survive," ujarnya.
Namun, melihat perkembangan pandemi Corona saat ini, ada daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, di sisi lain
ada kekhawatiran program kucuran dana pemerintah seperti Bantuan Presiden (Banpres) Produktif tidak efektif menggiatkan perputaran ekonomi lantaran aktivitas masyarakat kembali terbatas. Oleh karenanya, harus ada langkah-langkah yang strategis.
"Jadi memang kita harus kombinasi langkahnya. Itu yang pertama ada relaksasi (pelonggaran aktivitas). Kalau sudah mulai ada relaksasi tentunya itu bisa dimanfaatkan (bantuan tersebut)," jelasnya.
Namun kalaupun belum ada pelonggaran aktivitas masyarakat, bantuan ini tetap relevan. Kucuran dana ini bisa menjadi pengganti modal yang tergerus kebutuhan sehari-hari selama pandemi.
"Tetapi kalaupun belum ada relaksasi pasti bisa terbantu kan kegiatanmya. Kalau modalnya tergerus, untuk kebutuhan hidup bisa mulai lagi menutup modal yang tergerus itu. Ini tetap relevan kita berikan meskipun ada PSBB," ujarnya.
Dia juga berharap UMKM di Indonesia juga bisa merambah ke ekspor. Pasalnya baru 14 persen UMKM yang bisa sudah masuk ke pasar ekspor.
"Saat ini postur pelaku usaha di Indonesia menunjukkan sebesar 99,99 persen populasi usaha di Indonesia terdiri dari Koperasi & UMKM. Pelaku usaha UMKM menyumbangkan setidaknya 60 persen PDB nasional, menyerap 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi atas 14,17 persen ekspor nasional," katanya.
(hns/hns)
