Menteri Jokowi Ramai-ramai Sentil Anies soal PSBB Jakarta

Vadhia Lidyana - detikFinance
Jumat, 11 Sep 2020 05:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri penandatanganan kontrak untuk melanjutkan pembangunan proyek jalur MRT dari Bundaran HI menuju Harmoni.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju merespons pengetatan kembali PSBB Jakarta yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu (9/9) malam.

Sebanyak 3 orang menteri, dan 1 orang wakil menteri dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan kritikan dan imbauan pada Anies yang akan mengetatkan kembali PSBB Jakarta pada Senin (14/9) mendatang.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Hal pertama yang dikritik Airlangga adalah penyebab dari tingginya kasus COVID-19 di Jakarta yang membuat Anies memperketat lagi PSBB. Airlangga menilai, penyebaran di DKI Jakarta didominasi oleh penularan di transportasi umum, setelah ganjil-genap diberlakukan kembali oleh Anies pada 10 Agustus lalu setelah sempat dicabut.

"DKI sebetulnya melakukan PSBB penuh, transisi, dan ini mau dilakukan penuh kembali. Karena sebagian besar dari yang terpapar dari data yang ada, 62% (pasien positif Corona) di RS Kemayoran basisnya akibat transportasi umum. Sehingga beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait dengan ganjil-genap. Ini sudah sampaikan ke Gubernur DKI," tutur Airlangga dalam Rakornas Kadin yang digelar secara virtual pagi ini, Kamis (10/9/2020).

Tak hanya itu, Airlangga juga meminta Anies tetap memperbolehkan perkantoran beroperasi dengan menerapkan sistem pembagian pegawai saat PSBB Jakarta.

"Perkembangan di DKI minggu depan kembali PSBB. Namun kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui flexible working hours sekitar 50% di rumah, dan 50% di kantor," ujar Airlangga.

Sementara itu, dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta semalam, Anies mengatakan mulai 14 September kegiatan perkantoran non-esensial atau di luar 11 sektor tersebut harus menjalankan seluruh kegiatannya dari rumah.

Ia mengatakan, keputusan memperketat PSBB Jakarta ini berdampak langsung pada sentimen masyarakat terutama di pasar keuangan.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," jelasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2