.webp)
Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir memastikan fokus pemerintah di 2020 adalah penanganan kesehatan dari penyebaran virus Corona (COVID-19).
"Timeline yang sudah disepakati Komite yang selalu kita bicarakan dengan berbagai kementerian, masyarakat semua, tokoh masyarakat, tokoh agama bahwa tidak bisa dibalik-balik. Tahun 2020 ini kita harus fokus yang namanya kesehatan atau protokol COVID-19," kata Erick dalam webinar Transportasi Sehat, Indonesia Maju Kemenhub, Selasa (15/9/2020).
Ia menepis bahwa pemerintah hanya mengutamakan keberlangsungan ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pilihan pemerintah untuk tidak lockdown tentu bukan keputusan yang seakan-akan hanya memproteksi hanya untuk kepentingan ekonomi. Saya rasa tidak, karena COVID-19 ini semua negara tidak punya formula yang bisa menangani COVID-19 dengan pemulihan ekonomi. Formula masing-masing negara sangat berbeda karena memang belum pernah terjadi seperti ini di mana kesehatan sangat berampak pada dunia usaha, moneter, yang ini kita sebut sebagai perfect storm," ungkap dia.
KPC-PEN pun telah menyiapkan tiga program dalam menghadapi COVID-19 antara lain Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Ia kembali menegaskan, pemerintah akan mengutamakan ketuntasan Indonesia Sehat, baru melangkah ke program selanjutnya.
"Sejak awal nomor satu prioritas adalah Indonesia Sehat. Kita tidak pernah bicara Indonesia Tumbuh ketika program Indonesia Sehat tidak berjalan dengan baik. Kita tidak bicara Indonesia bekerja kalau Indonesia tidak fokus pada kesehatan. Karena itu prioritas rakyat aman dari COVID-19, protokol, dan reformasi layanan kesehatan itu sangat penting," tegas Erick.
Salah satu prioritas pemerintah dalam mengutamakan Indonesia sehat adalah mengamankan pasokan vaksin Corona yang masih dikembangkan oleh negara mitra antara lain China dan Uni Emirat Arab.
"Alhamdulillah kita sudah secure 30 juta vaksin untuk tahun ini. Lalu kita harapkan 280 juta tambahan sampai 310 juta karena di perjanjian ada 10% tambahan untuk kita. Dan ini kita harapkan bisa menstabilkan daripada menjaga kesehatan masyarakat," pungkas dia.
(ara/ara)
