Sri Mulyani Usul Anggaran 2021 Rp 43 T, Begini Rinciannya

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 15 Sep 2020 12:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.
Foto: ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI
Jakarta -

Menteri Keuangan meminta Komisi XI DPR untuk menyetujui usulan anggaran Kementerian Keuangan di tahun 2021. Dia mengusulkan anggaran Kemenkeu sebanyak Rp 43,30 triliun.

"Kami berharap anggaran Kementerian Keuangan 2021 Rp 43,307 triliun dapat disetujui Komisi XI," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama komisi XI di Gedung DPR, Selasa (15/9/2020).

Dari paparan yang disampaikan Sri Mulyani, dijelaskan bahwa anggaran itu terdiri dari fungsi pelayanan umum dengan anggaran sebanyak Rp 40,49 triliun. Dibagi untuk program kebijakan fiskal sebesar Rp 65,9 miliar, dan program pengelolaan penerimaan negara sebanyak Rp 2,23 triliun.

Kemudian masih dalam pelayanan umum, anggaran untuk program pengelolaan belanja negara sebesar Rp 33,7 miliar dan program dukungan manajemen sebanyak Rp 37.92 triliun. Terakhir untuk program pengelolaan pembendaharaan, keuangan negara, dan resiko dianggaran Rp 233 miliar.

Lebih lanjut untuk fungsi perekonomian, Kemenkeu menganggarkan Rp 209 miliar untuk beberapa badan layanan umum (BLU) yang mendukung perekonomian mulai dari LNSW, PIP, dan BPDLH.

Kemudian Kemenkeu juga menganggarkan Rp 2,6 triliun untuk fungsi pendidikan. Dana itu disalurkan ke program beasiswa LPDP dan operasional PKN STAN. "Mohon disetujui, anggaran ini terdiri dari Rp 34,8 triliun rupiah murni dan Rp 8,507 triliun BLU," papar Sri Mulyani.

Untuk BLU sendiri, Sri Mulyani menganggarkan dukungan program manajemen di tahun 2021 ke LPDP sebanyak Rp 2,4 triliun, BPDPKS diberikan anggaran Rp 5,83 triliun, lalu PIP mendapatkan anggaran Rp 52,9 miliar.

Sementara itu, PKN STAN akan mendapatkan dukungan manajemen dengan anggaran Rp 27,9 miliar dan BPDLH mendapatkan Rp 64 miliar.

Khusus untuk LMAN akan mendapatkan dua dukungan anggaran, untuk manajemen sebesar Rp 102 triliun. Lalu untuk membantu program perbendaharaan dan kekayaan negara sebesar Rp 20 miliar, totalnya LMAN dapat anggaran Rp 122 triliun.

(fdl/fdl)