.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada segudang masalah fundamental lainnya yang wajib terus dibenahi oleh Indonesia di samping pandemi COVID-19. Apalagi, Indonesia yang memegang status middle income country ini punya banyak tantangan untuk naik tingkat menjadi high income country.
"Indonesia tidak hanya menghadapi COVID-19. Sebagai middle income country tentu COVID-19 hari ini merupakan prioritas dan jadi fokus yang luar biasa utama. Namun sebagai bangsa dan negara kita ingin mencapai high income country, kita dihadapkan pada masalah fundamental, masalah struktural yang harus terus kita selesaikan, harus kita hadapi," kata Sri Mulyani dalam acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia, Rabu (16/9/2020).
Beberapa pekerjaan rumah (PR) yang belum beres di antaranya masalah kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan hingga ketimpangan kesejahteraan di masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masalah seperti human capital quality, yaitu kualitas sumber daya manusia kita, apakah itu menyangkut pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, kesetaraan, equality atau ketimpangan," paparnya.
Ada juga masalah infrastruktur. Kata Sri Mulyani, dibanding dengan negara ASEAN lainya, infrastruktur RI masih ketinggalan. Bahkan untuk sekadar infrastruktur pendidikan dan kesehatan saja masih kalah jauh.
"Indonesia menghadapi infrastruktur gap, indeks pembangunan manusia kita di antara negara-negara ASEAN kita masih termasuk yang tidak di dalam top rate. Dari sisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur kita juga menghadapi atau dalam hal itu dibandingkan negara-negara ASEAN atau negara-negara high income pasti menghadapi atau masih dianggap kurang memadai," tuturnya.
Produktifitas dan inovasi birokrasi negara juga masih melempem. Untuk itu, ia mengimbau semua pihak untuk mulai meningkatkan lagi produktifitasnya terutama di tengah krisis yang dihadapi saat ini.
"Dan kita juga memiliki lingkungan di mana produktifitas, inovasi perlu ditingkatkan," imbaunya.
Untuk menyelesaikan PR-PR tersebut, pemerintah tengah merancang kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara penanganan COVID-19 dengan masalah fundamental itu.
"Di dalam kita mendesain APBN baik di tahun 2020 yang mengalami perubahan cukup banyak dan sudah 2 kali kita ubah, dan untuk APBN 2021 yang sekarang ini sedang dibahas dengan Dewan, kita akan menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menangani COVID-19 dan bagaimana membuat instrumen APBN bisa menghadapi masalah fundamental tersebut," tangkasnya.
(eds/eds)
