Kejar Perusahaan Penggelap Pajak, Sri Mulyani: RI Tak Bisa Sendiri

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 17 Sep 2020 10:41 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjalan memasuki ruangan untuk mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Rapat itu membahas surat menteri keuangan terkait perkembangan skema burden sharing pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta -

Kementerian Keuangan masih terus melakukan upaya untuk mendorong kepatuhan pajak melalui reformasi pajak. Sebab saat ini Indonesia bukan hanya rasio pajaknya yang rendah, tapi juga masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memiliki perekonomian terbuka sehingga terdapat celah bagi perusahaan menghindari pajak.

"Upaya yang kami lakukan adalah penghindaran dan penggelapan pajak ini menjadi bagian penting bagi kami untuk memeranginya. Karena Indonesia memiliki perekonomian terbuka," ujarnya dalam webinar ADB, Kamis (17/9/2020).

Sri Mulyani melanjutkan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang tersebar di wilayah negara yang cukup luas. Banyak perusahaan yang akhirnya bisa beroperasi lintas perbatasan negara.

"Dan itu membuka peluang untuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak," tambahnya.

Pemerintah, lanjutnya, sedang melakukan upaya untuk mengejar pajak yang hilang itu. Namun dia mengakui Indonesia tidak bisa sendiri melakukannya, dan butuh kerjasama dengan negara lain.

"Mobilisasi sumber daya domestik sangat penting dibangun di banyak negara anggota ADB (Asian Development Bank), termasuk Indonesia. Kami mereformasi pajak untuk meningkatkan tax ratio yang rendah, tetapi kami tidak dapat melakukannya sendiri," terangnya.

Menurutnya Indonesia dan negara-negara di kawasan perlu bekerjasama, termasuk untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang pajak.

"Kami juga membutuhkan banyak dukungan dan benchmarking yang dapat diberikan oleh lembaga multilateral seperti ADB, IMF, dan World Bank," tutupnya.



Simak Video "Trump Kesal Netflix Kena Pajak di RI, Ini Kata Sri Mulyani"
[Gambas:Video 20detik]
(das/eds)