.webp)
Komisi IV DPR RI menyoroti anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Rp 13,28 miliar untuk program perbengkelan alat mesin pertanian (alsintan) tahun 2021. Bantuan perbengkelan itu diberikan kepada 18 desa di 18 kabupaten, sehingga per desa mendapatkan sekitar Rp 738 juta.
Hal itu pertama kali diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Demokrat Suhardi Duka. Ia menilai, program itu seharusnya bisa diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia.
"Dirjen PSP perbengkelan Rp 13,28 miliar 18 unit itu Rp 738 juta per unit. Saya minta supaya diluaskan supaya setiap provinsi ada, 34 provinsi," kata Suhardi dalam rapat kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Kementan, Jakarta, Senin (21/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah Suhardi, Ketua Komisi IV DPR RI dari fraksi PDIP Sudin juga buka suara. Ia mencecar habis program tersebut, bahkan ia mengaku sangat emosi mengetahui ada program tersebut.
"Saudara Dirjen, saya minta itu dibatalin! Nggak ada itu! Masa 1 desa dikasih Rp 738 juta untuk bengkel? Saya bilang dari kemarin, Anda saja kalau beli motor, beli mobil, pasti ada akta service-nya, masa ini satu desa dikasih Rp 738 juta untuk bangun gedung, beli alat? Tolong Pak, tolong Pak!" tegas Sudin kepada Direktur Jenderal PSP Kementan Sarwo Edhy.
Dalam kesempatan yang sama, Sarwo Edhy menjelaskan bahwa bantuan perbengkelan tersebut juga dialokasikan untuk membangun bengkelnya. Lalu, bantuan itu ditujukan bagi Kelompok Kerja (Pokja) terbaik dari 1 kabupaten.
"Yang mengelola Pokja di Kabupaten. Pokja yang memang sudah jalan dan penilaian pusat itu baik. Satu kabupaten satu, yang paling bagus," tutur Sarwo.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
