Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Gerindra Darori Wonodipuro mengungkapkan ada seorang anggota partai politik (parpol) yang membagikan 50 unit traktor dari Kementerian Pertanian (Kementan) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan Darori saat rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
"Saya ingin klarifikasi kepada Bapak Menteri. Saya baru dapat laporan dari dapil saya Kebumen, dekat rumah saya. Hari Jumat yang lalu Bapak menugaskan petugas partai menyerahkan traktor 50 unit," kata Darori di ruang rapat Komisi IV, gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2020).
Menurut Darori, hal itu tak pantas, pasalnya dirinya sebagai perwakilan dapil tak mengetahui sama sekali mengenai penyerahan traktor ini.
"Ini saya mohon klarifikasinya, karena apa? Karena kami sendiri belum menyerahkan, jadi banyak pertanyaan. Kebetulan yang dapat traktor itu relawan saya, berbondong-bondong ke rumah saya. Kan nggak enak itu. Dan wartawan juga nanya. Kenapa kok petugas partai ditugaskan menyerahkan traktor? Saya ingin klarifikasi. Dan dia bukan anggota DPR, Pak," tegas Darori.
Darori tak menyebutkan secara detail siapa yang membagikan traktor tersebut dan dari partai mana ia berasal. Namun, menurutnya hal ini bisa menjadi bumerang bagi jajaran Kementan.
"Jadi saya mohon ini jadi perhatian Pak Menteri. Dia tidak jadi DPR karena kesalahan. Ini kalau diulangi lagi jadi masalah. Pertama dia masuk kandang partai lain, kedua relawan dia itu relawan partai lain, ketiga dia didukung oleh orang yang berpengaruh, karena janjinya tidak dilaksanakan, maka diganti oleh anaknya yang berpengaruh itu. Ini kalau diteruskan Pak, saya khawatir yang jadi korban anak buah Bapak. Tolong jangan disalahgunakan ini. Jangan sampai partai Bapak sudah bagus, dinodai dengan cara ini," papar dia.
Syahrul langsung membantah hal tersebut. Ia juga mengatakan akan langsung menurunkan tim untuk memeriksa hal tersebut ke lapangan. Selain itu, menurutnya dalam program Kementan tak ada kepentingan partai sama sekali.
"Tidak ada perintah dari mentan seperti itu. Saya akan cek, dan saya akan turunkan tim khusus untuk mengklarifikasi. Tidak ada masalah partai dalam program yang ada. Semuanya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara," tegas Syahrul.
Menurut Syahrul, semua program Kementan harus dilaksanakan dengan data Calon Penerima, Calon Lokasi (CPCL), dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
"Saya kira ini menjadi catatan penting dan saya terima kasih telah diberi informasi. Tidak ada catatan seperti itu, dan tidak ada alokasi tanpa CPCL, dan semua harus melalui SOP," tegas politisi partai Nasdem tersebut.
(ara/ara)
