Catatan Sri Mulyani buat K/L dan Pemda yang Belum Dapat Opini WTP

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 22 Sep 2020 10:27 WIB
Sri Mulyani Indrawati
Menkeu Sri Mulyani Indrawati/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah tahun 2019 mencatat ada 84 kementerian/lembaga, dan 486 pemerintah daerah (pemda) yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk hasil audit BPK terhadap pemda menunjukkan ada peningkatan yang meraih WTP sebesar 7,95.

"Tahun ini pemerintah pusat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2019," kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang digelar secara virtual, Selasa (22/9/2020).

Namun, dari total 87 K/L, ada 3 K/L dan 56 pemda yang masih diberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta kepada pihak-pihak tersebut untuk bisa segera memperbaiki laporan keuangannya dan menindaklanjuti hasil temuan BPK.

"Khusus kementerian negara, lembaga dan pemda yang saat ini belum mendapatkan opini WTP saya tentu akan terus berharap bahwa unit dan kementerian tersebut, serta pemda dapat melakukan langkah-langkah yang efektif dan bisa terukur di dalam menyelesaikan temuan-temuan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara bersungguh-sungguh dan komprehensif," tegas dia.

Harapannya, pada laporan keuangan tahun 2020, K/L dan pemda tersebut bisa memperoleh WTP dari hasil audit BPK.

"Sehingga pengelolaan keuangan negara di masing-masing kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dapat memperoleh opini WTP pada tahun 2020 ini dan akan menggambarkan perbaikan tata kelola dan komitmen dari keseluruhan pimpinan K/L dan Pemda," pungkas dia.

(ara/ara)